Archive for the ‘Info Kredit’ Category

h1

Deklarasi Gerakan Revolusi Mental

01/23/2015

deklarasi-revolusi-mental

deklarasi-revolusi-mental

Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa. Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental.

Read the rest of this entry ?

h1

PLKB & PKB bersama GANTI Tak Sekedar Mengurus Kontrasepsi

10/03/2014

Gerakan Nelayan Tani Indonesia MOU BKKBNPetugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) selama ini identik dengan tugasnya dalam merangkul akseptor baru dan membina kelestarian ber-KB. Namun, tugas mereka sebenarnya tak cukup sampai disitu. Mereka juga harus siap membantu untuk menyiapkan masa depan generasi penerus dalam bidang kesehatan.

Hal tersebut dikatakan Ketua Pembina PLKB dan PKB Indonesia Setia Edi MKes pada acara sarasehan pengurus Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) dan PLKB, PKB se-Jawa Tengah di Kampung Kopi Banaran Bawen, Minggu (21/9).

Setia Edi menambahkan, saat ini di Indonesia ada sekitar 23 ribu PLKB dan PKB. Mereka bekerja door to door dengan para kader, pemuka agama dan masyarakat. Pekerjaan mereka tak sekedar mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi tapi juga menyiapkan masa depan generasi muda di bidang kesehatan.

Read the rest of this entry ?

h1

Alokasi Dana BOS 2014 Kabupaten Cianjur

01/29/2014

Dana BOS 2014 Kabupaten Cianjur Jawa BaratUndang –Undang Nomor 20 Tahun 2033 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap waga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah  dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masarakat. Konsekoensi dari amanat  Undang – undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD) dan (SMP) serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

Read the rest of this entry ?

%d blogger menyukai ini: