h1

Komisi Proyek Fee dan Jual Beli Proyek

07/27/2011

Bahaya Laten Korupsi

Bahaya Laten Korupsi

Tidak bisa dipungkiri Fee atau komisi juga jual beli Proyek setiap pekerjaan yang ada di pemerintah harus menggunakan Fee atau komisi. Baik Anggaran APBN maupun Anggaran APBD semua sama. Besarnya Fee atau komisi dalam setiap Proyek berbervariasi tergantung dari besarnya anggaran. Mulai dari 5% sampai dengan 20% bahkan ada yang lebih dari 40%. Kalau tidak mengikuti atauran ini tentu tidak mendapatkan pekerjaan.

Sudah berbagai cara dilakukan pemerintah guna mencegah masalah korupsi, dari mulai adanya KPK dan aturan-aturan lain semisal menerima Paket cendramata maupun hadiah pun sudah dilarang. Namun Dalam prakteknya masalah komisi dan jual beli proyek tetap saja berjalan dengan aman dan lancer dan berbagai cara dilakukan dengan mewujudkan ini semua. Pelaku Jual beli Proyek dalam hal mendapatkan uang yang masuk ke kantong pribadi pun semakin lihai dan licin dengan berbagai dalih dan alasan.

Dalam setiap tender pekerjaanpun sering kali kita mendengar adanya tender odong-odong yang artinya proses tender tetap dilaksanakan seperti biasanya namun pemenang tender sudah dipersiapkan. Dan ini biasa terjadi di mana saja. Baik pekerjaan kecil maupun besar, dan ini selalu melibatkan semua pihak, baik pejabat lelang yang mempunyai wewenang sampai dengan Pajabat Kuat DPRD sampai dengan tokoh masyakat. Seperti yang baru-baru ini sedang trend dan naik daun adalah mengenai korupsi Pembangunan Wisma Atlet.

Tentu masalah Komisi Proyek dan Fee yang berlebihan akan membebani perusahaan yang mengerjakan setiap pekerjaan yang pada akhirnya hasil pekerjaan aatu output dari pekerjaan tidak sesuai dengan spek yang sudah di sepakati. Yang dirugikan tentu saja pemerintah dan masyakat umum secara langsung.

Tentu masalah Komisi Fee dan Jual Beli Proyek ini merupakan tugas kita bersama demi kemajuan bersama. Laporan dari masyakat yang mengetahui dan melihat adanya indikasi penyelewengan dapat melaporkan secara langsung ke KPK secar Online. Seperti yang say abaca dari panduan mengenai KPK Bahwa Anggota masyarakat (perorangan, ormas, LSM) berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada KPK. Informasi, saran, atau pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab, disertai dengan identitas pelapor dan bukti permulaan. Untuk memudahkan penindaklanjutan laporan dan jika diperlukan penjelasan lebih dalam tentang laporan, identitas pelapor wajib menyertakan: nama, pekerjaan, alamat rumah, dan alamat tempat kerja, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas suatu perkara korupsi yang dilaporkan, sebaiknya pengaduan disampaikan secara tertulis. Pengaduan melalui telepon, faksimile, email, dan SMS akan ditindaklanjuti apabila telah disusulkan dengan data yang lengkap, sesuai dengan PP No. 71/2000 Pasal 2 dan 3. Laporan setidaknya mengungkapkan jenis penyimpangan, fakta/proses kejadian, penyebab, dan dampak (kerugian negara).

Laporan harus disertai bukti permulaan yang mengacu pada alat bukti, yang meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk, alat bukti lain berupa informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara biasa atau secara elektronik atau optic.

Laporan pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang baik setidak-tidaknya harus:

  • Disampaikan secara tertulis.
  • Dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas.
  • Memuat informasi dugaan TPK.
  • Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana (mengapa), dan bagaimana.
  • Dilengkapi dengan informasi nilai kerugian negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan.
  • Dilengkapi dengan bahan bukti yang mendukung/menjelaskan adanya TPK (gambar, dokumen tertulis, rekaman).
    Dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.
  • Informasi penanganan kasus oleh penegak hukum/lembaga pengawasan (jika ada).
  • Pengaduan tidak dipublikasikan.

Nah berikut ini kriteria korupsi yang bisa diproses KPK:

” Memenuhi kriteria pasal 11 undang-undang RI No. 30 tahun 2002, antara lain:melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.
” Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana.
” Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung adanya tindak pidana korupsi.
” Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Untuk anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap, karena kebetulan anda kenal dengan pelakunya, misalnya atasan, teman sekerja, dan lain-lain, anda bisa menggunakan fasilitas ini.

Anda bisa melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasan anda kepada bagian Pengawasan Internal di tempat anda bekerja, tapi apakah ada jaminan bahwa identitas anda akan terjaga kerahasiaannya? Dengan menjadi whistleblower bagi KPK, kerahasiaan identitas anda akan dijamin oleh KPK.

Mengenai Pelanggaran Pencemaran Nama Baik jangan Takut Anda Lakukan jika anda melakukan ini disertai dengan bukti-bukti yang kuat, baik berupa data-data maupun saksi-saksi yang berhubungan langsung dengan masalah tindak kejahatan korupsi tersebut.

1. Anda bisa menjadi whistleblower bagi KPK di mana saja.
2. Buat Nama Samaran dan Kata Sandiyang anda ketahui sendiri.
3. Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda.
4. Catat dan simpan dengan baik Nama Samaran dan Kata Sandi

Jika laporan anda memenuhi kriteria yang ditetapkan, petugas KPK akan menghubungi anda melalui Kotak Komunikasi ini, untuk proses lanjut penanganan pengaduan. Segera lapor temuan Tindak Pidana Korupsi yang ada di lingkungan Anda. Karena itu, tunggu apalagi? Sekaranglah saat yang tepat untuk ambil bagian dalam menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran akibat korupsi.
Lihat! Lawan! Laporkan!
Dengan menekan tombol dibawah ini:

Alamat Pengaduan :
Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK
JL. HR. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920PO BOX: 575 Jakarta 10120
Telp: (021) 25578389 Faks: (021) 52892454 SMS 0855 8 575 575
email: pengaduan@kpk.go.id
website: www.kpk.go.id

6 komentar

  1. Sebetulnya masyarakat bingung dan bersama-sama menyanyikan, “Mau dibawa kemana negeri iniiiii….”. Mau pakai cara apalagi untuk menghapuskan korupsi di negeri ini? Ibaratnya sapu yang fungsinya untuk membersihkan pun ikut-ikutan kotor. Seumpama kita menyapu lantai dengan sapu yang kotor. Apa Jadinya? Jelas nggak akan bersih. Itulah yang terjadi di sini. Aparat hukum yang diibaratkan sapu itu malah ikut-ikutan korupsi. Huh… Pusing, deh.
    🙂 Salam,

    Mochammad
    http://mochammad4s.wordpress.com
    http://piguranyapakuban.deviantart.com


    • #ochmmad : terima kasih kunjungannya,

      Setidaknya kita telah ikut mencoba dalam mencegah tindak pidana korupsi,atau istilah kerennya bagi-bagi kue dengan cara menyebarkan informasi kepada teman-teman sesama blog.

      Dan tidak ada salahnya jika kita mencoba menjadi menjadi whistleblower bagi KPK mulai dari lingkungan disekitar kita, saya yakin, pelaku tindak korupsi ini pun tidak merasa nyaman makan dan tidurnya! namun entah kenapa tetap dilakukan walaupun tidak sesuai dengan nurani yang dia punyai.

      Mungkin teman-teman Blog ingin Mencoba menjadi whistleblower bagi KPK silahkan klik link diatas…

      Salam dan sukses selalu..


  2. Terima kasih infonya, Ok saya sdh tergabung…

    Mari Bersama2 Budayakan Lihat! Lawan! Laporkan!

    Hayuu.. siapa lagi yang mau bergabung menjadi whistleblower bagi KPK


  3. Begini saya ada info penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pemda mengenai dana APBD yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah, dan ini sangat merugikan negara dan masyakat karena uang tersebut jelas-jelas masuk kantong pribadi.

    Kegiatan memang di laksanakan namun tidak sepenuhnya di kerjakan hanya sebatas diatas laporan, Bukti yang saya punya adalah berupa rekaman pembicaraan, dan penyelengan dana yang dibuktikan dengan pemalsuan tanda tangan. Saksi2 ada lebih kurang 10 orang yang terlibat masalah ini, Bahkan yang lebih parah lagi-pihak pemda dapat mengambil dan menarik dana pekerjaan tanpa mengerjakan pekerjaan tersebut alias hanya berupa laporan saja. BUkti2 sangat kuat bu? namun saya ragu untuk melaporkannya karena adik saya terlibat di dalamnya. Benarkan perlindungan terhadap pelapor benar-benar di jalankan.?

    Mohon Infonya!


  4. wah.. teh riva peka banget terhadap suasana perpolitikan negri ini …… coba yach semua orang bisa peka terhadap perkembangan negeri ini ,,,, lima persen aja ….. kyanya negeri ini aman damai sentosa ….. hehehhehehhe …… makasih teh info dan sharing knowledgenya …

    elisha
    http://himatcianjur.blogspot.com/
    http://whatisrehab.blogspot.com/
    http://mytourplace.blogspot.com/


  5. Sekaranglah saat yang tepat untuk ambil bagian dalam menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran akibat korupsi.
    Bangkitlah para pemuda hindarkan negara kita dari korupsi..!!!



Tulis Balasan...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: