h1

Pemerintah Provinsi Banten Secara Umum

05/25/2011

Pusat Pemarintah KP3B Banten

Pusat Pemarintah KP3B Banten

Pencapaian pembangunan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan pada periode 2002-2006  bertitik tolak dari penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (17 Oktober 2001). Pembentukan pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diawali dengan terbentuknya DPRD Provinsi Banten, dan selanjutnya melalui proses pemilihan di lingkungan DPRD Provinsi Banten ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk memimpin jalannya pemerintahan. Dalam membantu Gubernur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, ditetapkan perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah (11 Biro), Sekretariat DPRD, 7 Badan, 12 Dinas dan 4 Kantor, dimana legalitas atas kedudukan serta tugas pokok dan fungsinya diatur dalam peraturan daerah serta surat keputusan Gubernur Banten. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan publik, pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Banten membentuk Lembaga Pemerintah Teknis Daerah (LPTD) Rumah Sakit Malingping.

Dalam implementasinya, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah periode 2002-2006 antara lain seperti belum efektifnya penetapan struktur kelembagaan perangkat daerah, masih dirasakannya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar perangkat daerah, belum optimalnya penetapan dan pemilahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta belum optimalnya hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sebelumnya didasarkan atas kewenangan provinsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, mengalami penyesuaian seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini mengakibatkan berbagai kendala antara lain dalam hal pelaksanaan kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan atau pelayanan tertentu, serta pengaturan pembagian hasil sumberdaya alam dan pajak, dan lainnya. Selain itu terjadinya tumpang tindih kewenangan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota daerah mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak dalam pelaksanaan suatu aturan, seperti pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, serta kehutanan dan pertambangan.

Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah
Pencapaian pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah antara lain ditunjukkan dengan realisasi perencanaan dan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Selama periode 2002-2006, telah tersusun Amdal KP3B, Masterplan KP3B, RTRK P3B, serta 8 (delapan) dokumen DED gedung kantor perangkat daerah. Disamping itu, realisasi fisik KP3B hingga tahun 2006 telah menyelesaikan 100% fisik bangunan gedung DPRD Provinsi Banten, BAPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, BAWASDA, Gedung KONI, PIB, Kantor Biro Pusat Statistik, Kantor Wilayah Departemen Agama

Dengan demikian, pembangunan KP3B sebagai agenda yang direncanakan dalam kurun waktu 2002-2006 sebagaimana tertuang dalam Renstra Provinsi Banten 2002-2006 belum dapat terpenuhi. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah juga masih diselenggarakan pada bangunan-bangunan yang berstatus sewa, dengan kapasitas ruang yang tidak memadai dengan keberadaan pegawai, sehingga mengurangi efektifitas dan kenyamanan kerja. Sementara itu, berdasarkan informasi dari berbagai perangkat daerah, dukungan sarana dalam menunjang pelaksanaan operasional kantor maupun operasional lapangan belum sepenuhnya terpenuhi.

Otonomi Daerah
Selama periode 2002-2004 berbagai tuntutan terhadap pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) berkembang di lingkungan masyarakat. Pembentukan Kota Serang yang telah memenuhi kaidah peraturan perundangan maupun teknis hingga tahun 2006 belum dapat direalisasikan. Disamping itu, tuntutan pembentukan Kabupaten Tangerang Selatan (pemekaran dari Kabupaten Tangerang) , pembentukan Kabupaten Cilangkahan (pemekaran dari Kabupaten Lebak) dan pembentukan Kabupaten Caringin (pemekaran dari Kabupaten Pandeglang) serta wacana untuk merebut kembali Kepulauan Seribu (dari DKI Jakarta) merupakan aspirasi dan harapan yang perlu direspon untuk dinilai terhadap ketepatan dan kelayakannya secara normatif maupun teknis. Sehingga proses pembentukan daerah otonom baru tidak sekedar mempertimbangkan aspek politis dan kemauan sebagian kecil elite daerah….

Kategori Terkait :

  • Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
  • Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten
  • Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten
  • Kerjasama Wilayah Perbatasan Provinsi Banten
  • Kerjasama Antar Daerah Provinsi Banten
  • Hukum, Politik serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Banten

Download Terkait :
1. Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran
2. NOMOR 3 TAHUN 2003 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Egovernment
3. PP 25 TH 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
4. UU No25 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. PERDA Nomor 2 TH 2007 Tentan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah
6. PERDA No. 2 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Daerah

Download Artikel Selengkapnya : Pemerintah Provinsi Banten Secara Umum

One comment

  1. minta tolong dengan tulus hati….minta perhatiannya kepda pemerintah prov banten….khususnya dinas pu.jalan yang terletak di daerah jl.pasda km 7..kampung cibawang des cibojong kec padarincang serang….minta tolong kepada dinas yang terkait untuk melakukan rehabilisasi dalm pembangunan jalan tersebut demi kelancaran masarakat dalam beraktivitassss atas perhatiannya terima kasih



Tulis Balasan...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: