h1

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

01/22/2011

Perbedaan penafsiran terhadap implementasi Undang Undang Nomor: 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri antara 2 (dua) lembaga negara yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), secara spesifik persoalannya adalah apakah BNP2TKI hanya melakukan penempatan dan perlindungan TKI yang dilaksanakan pemerintah G to G dan G to P saja? Sejak 2007, BNP2TKI telah melakukan pelayanan penempatan TKI yang dilaksanakan pemerintah, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS), TKI mandiri dan penempatan perusahaan sendiri. Perjalanan sejarah penempatan TKI menjadi alasan pembenar bahkan apa yang biasanya dilakukan di masa lalu, itulah yang paling benar. Diera global ini, penempatan dan perlindungan TKI paling tidak harus berpedoman kepada 2 (dua) undang-undang yaitu Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Apabila kedua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dipahami dengan benar, niscaya, siapapun atau lembaga manapun tidak akan terjebak ke masalah kewenangan. Karena, siapapun sebagai pemangku kewenangan, bukanlah menjadi ukuran utama, namun siapa yang mengambil peran yang paling besar dalam menjamin hak-hak TKI. Penanganan kewenangan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI PPTKLN) harus berpedoman kepada Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004, artinya pemerintah berfungsi merumuskan standar, pedoman, norma, dan kriteria yang diwujudkan dalam berbentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pembahasannya dengan Menteri Dalam Negeri dan pemangku kepentingan lainnya termasuk BNP2TKI.

Reformasi penempatan dan perlindungan TKI dapat dipastikan gagal apabila disengaja pemasungan dengan dalih pelimpahan kewenangan serta mengkerdilkan atau membonsai BNP2TKI dengan dalih hanya melakukan penempatan pemerintah melalui peraturan menteri. Siapapun tahu keberadaan BNP2TKI yang dibentuk atas perintah Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 yang bentuk formalnya adalah Peraturan Presiden (Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2006). Lalu, apa dasar hukum, BNP2TKI yang telah melakukan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar penempatan pemerintah, sejak tahun 2007? Upaya untuk memahami Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 yang merupakan pokok permasalahan. Pasal 95, seharusnya dipahami lebih obyektif dan konsisten, dengan taat asas hukum serta dikaitkan dengan perspektif filosofis, juridis serta sosiologis, sebab secara folosofis pasar kerja dalam negeri berbeda dengan pasar kerja luar negeri. Pasar kerja dalam negeri pemerintah dapat mengatur permintaan (demand) dan penawaran (supply) secara bersama-sama, sedangkan pasar kerja luar negeri masing-masing pemerintahan negara hanya dapat mengendalikan dari satu sisi saja yaitu pemerintah negara pengirim seperti Indonesia hanya dapat mengendalikan dari segi permintaan (supply) sedangkan pemerintahan negara penerima TKI mengendalikan dari segi permintaan (demand). Atas dasar itulah Pemerintah RI merasa perlu membentuk BNP2TKI yang khusus menangani pasar kerja luar negeri.

Dengan demikian Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004, Pasal 95 ayat (1), secara tegas menyebutkan bahwa BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, lebih lanjut ayat (2) BNP2TKI bertugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana Pasal 11 ayat (1), b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 1) dokumen; 2) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4) sumber sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi; 8) kualitas pelaksanaan penempatan TKI; dan 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Sah-sah saja meletakkan fungsi BNP2TKI sebagai lembaga penempatan pemerintah semata, jika memperhatikan konstruksi Pasal 95 yang terdiri dari 2 (dua) ayat dan penulisan dalam satu pasal, hal ini karena ada kesamaan materi antara ayat (1) dan ayat (2) dan rangkaian materi yang tidak dapat dipisahkan (Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2004, penjelasan dalam angka 50 dan 59).

Pendapat lain, bahwa BNP2TKI berfungsi untuk melayani penempatan TKI tidak hanya penempatan pemerintah berarti termasuk penempatan oleh PPTKIS, TKI Mandiri serta untuk perusahaan sendiri dengan alasan:

Pertama, dalam Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tegas memisahkan penempatan tenaga kerja yaitu penempatan tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja luar negeri (Pasal 33 dan 34 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003), dan perintah undang-undang tersebut dijawab dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004. Peraturan perundangan yang tersendiri mengenai penempatan dan perlindungan TKI karena penempatan tenaga kerja di luar negeri selama ini diatur oleh ordonantie dalam Stablaad 1887 Nomor: 8 dan peraturan Menteri atau peraturan di bawah peraturan Menteri sehingga di samping pengaturannya bersifat sumir/sederhana juga lemah dalam hierarkhis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam peraturan menteri untuk pelaksanaan Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003, substansi materinya sudah seharusnya dibedakan dalam rangka penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.

Misalnya, unsur-unsur penempatan tenaga kerja sebagaimana Pasal 36 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003, yaitu: pencari kerja, lowongan kerja, informasi pasar kerja, mekanisme antar kerja serta kelembagaan penempatan, pastilah tidak sama, karena bagaimanapun penempatan tenaga kerja luar negeri sangat tergantung pada negara penempatan.

Kedua, mengingat tujuan dibentuknya BNP2TKI adalahuntuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI diperlukan tanggung jawab terpadu  (Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Sedangkan tujuan penempatan dan perlindungan TKI tercantum dalam Pasal 3, yaitu: 1) memberdayakan TKI secara optimal dan manusiawi, 2) menjamin dan melindungi TKI serta 3) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dengan demikian keberadaan BNP2TKI untuk menjamin pencapaian tujuan penempatan dan perlindungan tanpa mempersoalkan pembedaan atau pemisahan mengenai pelaksana penempatan dan yang paling penting serta utama adalah mengkedepankan kualitas pelayanan terhadap perlindungan TKI.

Ketiga: Kerancuan menginterprestasikan terminologi atau istilah ketenagakerjaan dan pemerintah pusat dalam peraturan perundangan.

Istilah Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja –angka 1 Pasal 1 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003– dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota salah satu sub bidang urusan pemerintahan adalah ketenagakerjaan. Lalu dengan gampang disebutkan bahwa Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang berwenang mengaturnya. Tafsiran seperti itu melupakan bahwa BNP2TKI berfungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI –Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004– berarti tidak hanya menyangkut ketenagakerjaan semata. Hal lain bahwa kelembagaan BNP2TKI, terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah terkait seperti bidang kependudukan, keimigrasian, kepolisian, kesehatan serta bidang lain yang dibutuhkan (Pasal 94 dan Pasal 96 Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004).

Istilah Pemerintah (Pusat)

Dalam Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri, namun dalam Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor: 38 Tahun 2007 secara tegas disebutkan bahwa pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah pemerintah harus dipahami sesuai dengan Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 dan PP Nomor: 38 Tahun 2007 bukan atas dasar Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004. Karena Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 harus menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 yang merupakan perintah Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar RI 1945. Dengan demikian, haruslah menjadi pertimbangan, bahwa BNP2TKI merupakan pemerintah pusat yang berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian.

Keempat: Mencari upaya hukum yang tepat melalui pertimbangan das sollen dan das sein. Tindakan serta merta melalui peraturan menteri tidaklah mendasar sama sekali serta dipaksakan. Buktinya, seharusnya terlebih dahulu membuat PP tentang penempatan pemerintah sebagai perintah Pasal 11 ayat 2 Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004. Selain itu, perlu dipahami bahwa secara hirarkhi, peraturan menteri tidak tercantum dalam Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, alasannya untuk lebih mengedepankan peraturan daerah, sehingga hierarkhi Permen lemah dan apalagi tanpa memperhatikan prosedur penetapannya.

Fakta menunjukkan bahwa:

Calon TKI/TKI. Karakteristik calon TKI/TKI yang sebagian besar terbatas aksesnya untuk mendapatkan informasi disebabkan kualitas calon TKI/TKI memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah, biasanya disebut sebagai tenaga kerja informal, sehingga perlu mendapat perlindungan ekstra dari pemerintah. Fakta, tanggung jawab PPTKIS lebih besar dari pemerintah, lihatlah penjelasan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa calon TKI/TKI yang belum dapat menikmati akses informasi menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penganggaran. Berdasarkan Undang Undang APBN Tahun 2008, BNP2TKI telah ditetapkan sebagai lembaga untuk menempatkan TKI di seluruh negara penempatan. Berarti tidak hanya G to G/P yang saat ini hanya untuk negara Korea Selatan dan Jepang.

Pelayanan langsung. BNP2TKI membawahi 19 (sembilan belas ) organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) serta 13 (tiga belas) Pos Pelayanan di embarkasi atau debarkasi yang tugas pokoknya memberikan kemudahan pemrosesan dokumen dan penyelesaian permasalahan TKI. Pelayanan langsung melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pelayanan satu pintu, kedudukan Dinas ketenagakerjaan merupakan instansi yang sangat berperan dalam pelayanan tersebut. Selain itu, keberadaan BP3TKI sebelumnya BP2TKI, sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor: 22 Tahun 1999 yang sekarang menjadi Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004, UPT tersebut tidak diserahkan ke pemerintahan daerah. Alasannya karena bersifat lintas negara dan lintas provinsi.

Pelimpahan urusan pemerintahan. Dalam pelimpahan urusan pemerintahan (urpem) terlebih dahulu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak serta merta dengan Peraturan Menteri. Menteri hanya membuat standar, pedoman, kriteria dan prosedur dan pembahasannya bersama dengan Menteri Dalam Negeri serta pemangku kepentingan termasuk BNP2TKI. Materi yang dibuat SPM telah tercantum dalam lampiran PP Nomor: 38 Tahun 2007. Apabila diatur sebaliknya, maka terjadi tumpang tindih antara Dinas dengan BP3TKI.

Upaya hukum (legal remedies). 1) penyelesaian melalui lingkungan eksekutif (executif review) artinya tidak mengambil keputusan atas nama negara apabila ada konflik kepentingan, semestinya diserahkan kepada atasannya atau pihak lain di lingkungan eksekutif yang paling berwenang; 2) penyelesaian melalui Ombudsman sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, karena alasan terganggunya pelayanan publik (Undang Undang Nomor: 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia); 3) Penyelesaian melalui kewenangan legislatif (DPR) dengan melaksanakan hak mengajukan peratanyaan atau angket karena adanya perbedaan dalam mengimplementasikan undang-undang; 4) Judicial Review pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung (the legality of regulation); 5) Pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan batu ujinya adalah Undang Undang Dasar 1945 terhadap Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004.

Akhirnya, reformasi terhadap penempatan dan perlindungan TKI telah gagal di tengah jalan karena kehilangan good will â dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jangan mengutamakan kekuasaan atau kewenangan lebih mulia mengambil peran aktif memperbaiki keadaan TKI. Ingat, bait lagu John Lennon: You may say Im a dreamer, but Im not the only one. Selamat merenung. sumber :  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

 

Differences in interpretation of the implementation of Law No. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers abroad between 2 (two) state agencies, namely Ministry of Manpower (Manpower) and the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI), specifically the question is whether BNP2TKI just do a placement and protection of migrant workers who carried the G to G and G to P alone? Since 2007, BNP2TKI has TKI placement services of the government, the Implementing the Placement of Indonesian Workers (PPTKIS), their status and placement of the company’s own self. Travel history to justify the placement of migrant workers and even what is usually done in the past, that’s the most correct. This global Diera, placement and protection of migrant workers should at least be guided by the two (2) legislation is Act No. 32 of 2004 on Regional Governance and Law No. 39 of 2004 and its implementing regulations. If both laws and implementing regulations properly understood, necessarily, anyone or any institution will not be stuck to the issue of authority. Because, anyone as holders of authority, is not a primary measure, but anyone who takes the largest role in ensuring the rights of migrants. Handling authority and protection of migrant workers placement services PPTKLN) should be guided by the Law No. 32 of 2004, meaning that the government works to formulate standards, guidelines, norms, and criteria embodied in the form of Minimum Service Standards (MSS) and its discussion with the Minister of Home Affairs and stakeholders Other interests include BNP2TKI.

Reform of the placement and protection of migrant workers certainly fail if the intentional deprivation of the name of the delegation of authority and membonsai BNP2TKI mengkerdilkan or just do a placement under the pretext of the government through ministerial regulations. Anyone know where BNP2TKI formed on the orders of Act No. 39 of 2004 which is the formal form of Presidential Decree (Presidential Decree No. 81 Year 2006). Then, what legal basis, BNP2TKI who had ministered placement and protection of migrant workers outside the placement of government, since 2007? Efforts to understand Article 95 paragraph (1) and paragraph (2) Act No. 39 of 2004 which is the subject matter. Article 95, it should be understood more objective and consistent, be consistent with the law and was associated with a philosophical perspective, juridical and sociological, as in the domestic labor market folosofis different labor markets overseas. The job market in the country the government can set the request (demand) and supply (supply) jointly, while the overseas labor market each state government can only control one side of the governments of sending countries such as Indonesia can only be controlled in terms of demand (supply) while receiving workers control the state government in terms of demand (demand). On this basis, the Government of Indonesia felt the need to establish a special BNP2TKI handles overseas labor markets.

Thus, Act No. 39 of 2004, Article 95 paragraph (1), explicitly states that have a functional BNP2TKI policy implementation in the field of placement and protection of migrant workers abroad in a coordinated and integrated, further paragraph (2) BNP2TKI duty: a . do the placement on the basis of a written agreement between the government and state government workers or user manual incorporated in the destination country as the placement of Article 11 paragraph (1), b. provide, coordinate, and conduct surveillance of: 1) document, 2) End debriefing Departure (PAP), 3) problem solving; 4) sources of financing; 5) departure to repatriation; 6) improving the quality of prospective migrants; 7) information ; 8) the quality of the placement of migrant workers, and 9) improving the welfare of migrant workers and their families. Legitimate put BNP2TKI function as a placement agency of the government only, if attention to the construction of Article 95 which consists of 2 (two) verses and writing in one chapter, this is because there are similarities between the material paragraph (1) and paragraph (2) and the circuit material that can not be separated (Act No. 10 of 2004, as explained in figures 50 and 59).

Another opinion, that BNP2TKI function to serve the placement of workers means not only the placement of government, including placement by PPTKIS, migrant workers and to the company’s own Self with a reason:

First, in Act No. 13 of 2003 on Employment which explicitly separates the employment is employment in domestic and overseas employment (Article 33 and 34 of Law No. 13 of 2003), and commands the law answered with the enactment of Law No. 39 of 2004. Its own legislation regarding the placement and protection of migrant workers because of employment abroad has been governed by the Ordinance in 1887 Stablaad Number: 8 and regulation of the Minister or the regulations under the regulations of the Minister that in addition to setting it is vague / simple too weak in the hierarchical regulation and regulations. Thus, in the ministerial regulations for the implementation of Law No. 13 of 2003, the substance of the material is already supposed to be distinguished in the framework of employment within the country and abroad.

For example, elements of employment as Article 36 of Law No. 13 of 2003, namely: job seekers, job opportunities, labor market information, employment and the mechanism of inter-institutional placement, certainly not the same, because after the placement of workers abroad is very depending on the state placements.

Second, given the purpose of the establishment BNP2TKI adalahuntuk guarantee and accelerate the realization of the purpose of placement and protection of migrant workers needed an integrated responsibility (Article 94 paragraph (1) and paragraph (2) The purpose of the placement and protection of workers contained in Article 3, namely: 1) empower workers in optimum and humane, 2) ensuring and protecting migrant workers and 3) improve the welfare of migrant workers and their families. Thus the existence BNP2TKI to ensure the achievement of the placement and protection regardless of distinction or separation of the executive placement and the most important and the key is mengkedepankan quality of service to the protection of migrant workers.

Third: Confusion interpret terminology or terms of employment and the central government in the legislation.

Employment Term

Employment is all things relating to the workforce at the time before, during, and after years of service – point 1 of Article 1 of Law No. 13 of 2003 – and the Government Regulation Number 38 Year 2007 on the Government Affairs between the Government, Provincial Government, Local Government and Regency / City one of the sub-field of government affairs is employment. Then easily stated that the Minister responsible for manpower affairs authorized the arrangements. The interpretation of such forgetting that serves BNP2TKI policy implementation in the field of placement and protection of migrant workers – Article 95 paragraph (1) Act No. 39 of 2004 – meaning not only about employment only. Another thing that institutional BNP2TKI, composed of representatives from relevant government agencies such as the fields of demography, immigration, police, health and other fields that are required (Article 94 and Article 96 of Law No. 39 of 2004).

The term Government (Center)

In Act No. 39 of 2004 mentioned that the central government is the Republic of Indonesia, which consists of the president and his ministers, but in Act No. 32 of 2004 on Regional Governance and Regulation No. 38 of 2007 explicitly stated that the government hereinafter referred to as the central government, is the President of the Republic of Indonesia, which holds the power of the state government of the Republic of Indonesia as referred to the Law of the Republic of Indonesia Year 1945.

The term government must be understood in accordance with Law No. 32 of 2004 and Government Regulation No. 38 of 2007 rather than on the basis of Act No. 39 of 2004. Since Act No. 39 of 2004 had to adjust with Law No. 32 of 2004 which is the command of Article 18 paragraph (7) Act 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Thus, it should be a consideration, that BNP2TKI a central government in the form of non-ministerial government institutions.

Fourth: Finding the right remedy through the consideration and das sein das sollen. Action necessarily through ministerial regulations are not fundamental at all and enforced. The proof, it should first make a regulation concerning the placement of government as the provisions of Article 11 paragraph 2 of Law No. 39 of 2004. In addition, it should be understood that in the hierarchy, rules minister does not appear in Act No. 10 of 2004 on the Establishment of Regulatory Invitation, the reason put forward for local regulations, so the hierarchy Candy weak and moreover without regard to its adoption procedures.

Facts show that:

Prospective migrants / migrant workers. Characteristics of prospective workers / migrants are largely limited access to information due to the quality of prospective workers / migrant workers have the education and skills are low, usually referred to as informal workers, so that should receive extra protection from the government. Facts, PPTKIS greater responsibility from the government, see the explanation of Act No. 39 of 2004 states that prospective migrants / migrant workers who have not been able to enjoy access to information is the responsibility of government.

Budgeting. Based on the 2008 State Budget Law, BNP2TKI has been designated as the agency to put the migrants in the whole country placement. Means not only the G to G / P is currently only for the countries of South Korea and Japan.

Direct services. BNP2TKI charge of 19 (nineteen) organization of Technical Implementation Unit (UPT) or Hall Services Placement and Protection of Indonesian Workers (BP3TKI) and 13 (thirteen) Postal Services in the embarkation or debarkation which essentially provides an easy task and solving the problems of document processing workers. Direct services through one door integrated services. In a one-stop service, the position of Department employment is an institution that was instrumental in the service. In addition, the existence of previous BP3TKI BP2TKI, since the enactment of Law No. 22 of 1999 which now became Act No. 32 of 2004, UPT is not submitted to the regional government. The reason is because it is cross-country and cross-province.

Devolution of government affairs. In the devolution of governmental affairs (urpem) first establish Minimum Service Standards (MSS), not necessarily with the Minister. Minister only makes the standards, guidelines, criteria and procedures and discussion with the Minister of Home Affairs as well as stakeholders including BNP2TKI. Content created SPM has been listed in the annex to Regulation No. 38 Year 2007. When otherwise provided, the overlap between the Dinas with BP3TKI.

Remedies (legal remedies). 1) completion through an executive environment (executif review) means that no decision on behalf of the state when there is a conflict of interest, should be submitted to his superiors or others in the neighborhood of the most competent executive, 2) resolution through the Ombudsman as a state institution that is independent and has no organic relationship with state agencies and other government agencies, for reasons of disruption of public services (Law No. 37 Year 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia); 3) Settlement through legislative (parliament) by exercising rights or questionnaires filed peratanyaan because of differences in implementing legislation; 4) Judicial Review of testing the legality of laws and regulations under the Act to the Supreme Court (the Legality of regulation); 5) Testing the constitutionality of the law by the Constitutional Court with the test stone is the 1945 Constitution of the Law Number: 39 of 2004.

Finally, reform of the placement and protection of migrant workers have failed in the middle of the road as â loss of good will in making legislation. Do not put more exalted power or authority to take an active role to improve the state workers. Remember, the temple of the song John Lennon: You may say Im a dreamer, but Im not the only one. Congratulations thoughtful. source: Protection of Indonesian Workers
Placement and Protection of Indonesian Workers Print
Monday, March 2, 2009 23:41
(By Naekma, SH and I Wayan Pageh, SE, MM). Differences in interpretation of the implementation of Law No. 39 Year 2004 on Placement and Protection of Indonesian Workers abroad between 2 (two) state agencies, namely Ministry of Manpower (Manpower) and the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI), specifically the question is whether BNP2TKI just do a placement and protection of migrant workers who carried the G to G and G to P alone? Placement and Protection

(By Naekma, SH and I Wayan Pageh, SE, MM *). Differences in interpretation of the implementation of Law No. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers abroad between 2 (two) state agencies, namely Ministry of Manpower (Manpower) and the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI), specifically the question is whether BNP2TKI just do a placement and protection of migrant workers who carried the G to G and G to P alone? Since 2007, BNP2TKI has TKI placement services of the government, the Implementing the Placement of Indonesian Workers (PPTKIS), their status and placement of the company’s own self. Travel history to justify the placement of migrant workers and even what is usually done in the past, that’s the most correct. This global Diera, placement and protection of migrant workers should at least be guided by the two (2) legislation is Act No. 32 of 2004 on Regional Governance and Law No. 39 of 2004 and its implementing regulations. If both laws and implementing regulations properly understood, necessarily, anyone or any institution will not be stuck to the issue of authority. Because, anyone as holders of authority, is not a primary measure, but anyone who takes the largest role in ensuring the rights of migrants. Handling authority and protection of migrant workers placement services PPTKLN) should be guided by the Law No. 32 of 2004, meaning that the government works to formulate standards, guidelines, norms, and criteria embodied in the form of Minimum Service Standards (MSS) and its discussion with the Minister of Home Affairs and stakeholders Other interests include BNP2TKI.

Reform of the placement and protection of migrant workers certainly fail if the intentional deprivation of the name of the delegation of authority and membonsai BNP2TKI mengkerdilkan or just do a placement under the pretext of the government through ministerial regulations. Anyone know where BNP2TKI formed on the orders of Act No. 39 of 2004 which is the formal form of Presidential Decree (Presidential Decree No. 81 Year 2006). Then, what legal basis, BNP2TKI who had ministered placement and protection of migrant workers outside the placement of government, since 2007? Efforts to understand Article 95 paragraph (1) and paragraph (2) Act No. 39 of 2004 which is the subject matter. Article 95, it should be understood more objective and consistent, be consistent with the law and was associated with a philosophical perspective, juridical and sociological, as in the domestic labor market folosofis different labor markets overseas. The job market in the country the government can set the request (demand) and supply (supply) jointly, while the overseas labor market each state government can only control one side of the governments of sending countries such as Indonesia can only be controlled in terms of demand (supply) while receiving workers control the state government in terms of demand (demand). On this basis, the Government of Indonesia felt the need to establish a special BNP2TKI handles overseas labor markets.

Thus, Act No. 39 of 2004, Article 95 paragraph (1), explicitly states that have a functional BNP2TKI policy implementation in the field of placement and protection of migrant workers abroad in a coordinated and integrated, further paragraph (2) BNP2TKI duty: a . do the placement on the basis of a written agreement between the government and state government workers or user manual incorporated in the destination country as the placement of Article 11 paragraph (1), b. provide, coordinate, and conduct surveillance of: 1) document, 2) End debriefing Departure (PAP), 3) problem solving; 4) sources of financing; 5) departure to repatriation; 6) improving the quality of prospective migrants; 7) information ; 8) the quality of the placement of migrant workers, and 9) improving the welfare of migrant workers and their families. Legitimate put BNP2TKI function as a placement agency of the government only, if attention to the construction of Article 95 which consists of 2 (two) verses and writing in one chapter, this is because there are similarities between the material paragraph (1) and paragraph (2) and the circuit material that can not be separated (Act No. 10 of 2004, as explained in figures 50 and 59).

Another opinion, that BNP2TKI function to serve the placement of workers means not only the placement of government, including placement by PPTKIS, migrant workers and to the company’s own Self with a reason:

First, in Act No. 13 of 2003 on Employment which explicitly separates the employment is employment in domestic and overseas employment (Article 33 and 34 of Law No. 13 of 2003), and commands the law answered with the enactment of Law No. 39 of 2004. Its own legislation regarding the placement and protection of migrant workers because of employment abroad has been governed by the Ordinance in 1887 Stablaad Number: 8 and regulation of the Minister or the regulations under the regulations of the Minister that in addition to setting it is vague / simple too weak in the hierarchical regulation and regulations. Thus, in the ministerial regulations for the implementation of Law No. 13 of 2003, the substance of the material is already supposed to be distinguished in the framework of employment within the country and abroad.

For example, elements of employment as Article 36 of Law No. 13 of 2003, namely: job seekers, job opportunities, labor market information, employment and the mechanism of inter-institutional placement, certainly not the same, because after the placement of workers abroad is very depending on the state placements.

Second, given the purpose of the establishment BNP2TKI is â?? To ensure and accelerate the realization of the purpose of placement and protection of migrant workers terpaduâ takes responsibility?? (Article 94 paragraph (1) and paragraph (2) The purpose of the placement and protection of workers contained in Article 3, namely: 1) empower workers optimally and humane, 2) ensuring and protecting migrant workers and 3) improve the welfare of migrant workers and their families. Thus the existence BNP2TKI to ensure the achievement of the placement and protection regardless of distinction or separation of the executive placement and the most important and the key is mengkedepankan quality of service to the protection of migrant workers.

Third: Confusion interpret terminology or terms of employment and the central government in the legislation.

Employment Term

Employment is all things relating to the workforce at the time before, during, and after years of service – point 1 of Article 1 of Law No. 13 of 2003 – and the Government Regulation Number 38 Year 2007 on the Government Affairs between the Government, Provincial Government, Local Government and Regency / City one of the sub-field of government affairs is employment. Then easily stated that the Minister responsible for manpower affairs authorized the arrangements. The interpretation of such forgetting that serves BNP2TKI policy implementation in the field of placement and protection of migrant workers – Article 95 paragraph (1) Act No. 39 of 2004 – meaning not only about employment only. Another thing that institutional BNP2TKI, composed of representatives from relevant government agencies such as the fields of demography, immigration, police, health and other fields that are required (Article 94 and Article 96 of Law No. 39 of 2004).

The term Government (Center)

In Act No. 39 of 2004 mentioned that the central government is the Republic of Indonesia, which consists of the president and his ministers, but in Act No. 32 of 2004 on Regional Governance and Regulation No. 38 of 2007 explicitly stated that the government hereinafter referred to as the central government, is the President of the Republic of Indonesia, which holds the power of the state government of the Republic of Indonesia as referred to the Law of the Republic of Indonesia Year 1945.

The term government must be understood in accordance with Law No. 32 of 2004 and Government Regulation No. 38 of 2007 rather than on the basis of Act No. 39 of 2004. Since Act No. 39 of 2004 had to adjust with Law No. 32 of 2004 which is the command of Article 18 paragraph (7) Act 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Thus, it should be a consideration, that BNP2TKI a central government in the form of non-ministerial government institutions.

Fourth: Finding the right remedy through the consideration and das sein das sollen. Action necessarily through ministerial regulations are not fundamental at all and enforced. The proof, it should first make a regulation concerning the placement of government as the provisions of Article 11 paragraph 2 of Law No. 39 of 2004. In addition, it should be understood that in the hierarchy, rules minister does not appear in Act No. 10 of 2004 on the Establishment of Regulatory Invitation, the reason put forward for local regulations, so the hierarchy Candy weak and moreover without regard to its adoption procedures.

Facts show that:

Prospective migrants / migrant workers. Characteristics of prospective workers / migrants are largely limited access to information due to the quality of prospective workers / migrant workers have the education and skills are low, usually referred to as informal workers, so that should receive extra protection from the government. Facts, PPTKIS greater responsibility from the government, see the explanation of Act No. 39 of 2004 states that prospective migrants / migrant workers who have not been able to enjoy access to information is the responsibility of government.

Budgeting. Based on the 2008 State Budget Law, BNP2TKI has been designated as the agency to put the migrants in the whole country placement. Means not only the G to G / P is currently only for the countries of South Korea and Japan.

Direct services. BNP2TKI charge of 19 (nineteen) organization of Technical Implementation Unit (UPT) or Hall Services Placement and Protection of Indonesian Workers (BP3TKI) and 13 (thirteen) Postal Services in the embarkation or debarkation which essentially provides an easy task and solving the problems of document processing workers. Direct services through one door integrated services. In a one-stop service, the position of Department employment is an institution that was instrumental in the service. In addition, the existence of previous BP3TKI BP2TKI, since the enactment of Law No. 22 of 1999 which now became Act No. 32 of 2004, UPT is not submitted to the regional government. The reason is because it is cross-country and cross-province.

Devolution of government affairs. In the devolution of governmental affairs (urpem) first establish Minimum Service Standards (MSS), not necessarily with the Minister. Minister only makes the standards, guidelines, criteria and procedures and discussion with the Minister of Home Affairs as well as stakeholders including BNP2TKI. Content created SPM has been listed in the annex to Regulation No. 38 Year 2007. When otherwise provided, the overlap between the Dinas with BP3TKI.

Remedies (legal remedies). 1) completion through an executive environment (executif review) means that no decision on behalf of the state when there is a conflict of interest, should be submitted to his superiors or others in the neighborhood of the most competent executive, 2) resolution through the Ombudsman as a state institution that is independent and has no organic relationship with state agencies and other government agencies, for reasons of disruption of public services (Law No. 37 Year 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia); 3) Settlement through legislative (parliament) by exercising rights or questionnaires filed peratanyaan because of differences in implementing legislation; 4) Judicial Review of testing the legality of laws and regulations under the Act to the Supreme Court (the Legality of regulation); 5) Testing the constitutionality of the law by the Constitutional Court with the test stone is the 1945 Constitution of the Law Number: 39 of 2004.

Finally, reform of the placement and protection of migrant workers have failed in the middle of the road because of the loss â?? Good will â?? in making legislation. Do not put more exalted power or authority to take an active role to improve the state workers. Remember, John Lennon’s song verse: â?? You may say He is?? Ma dreamer, but he??’m Not the only oneâ ????. Congratulations thoughtful.

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Cetak
Senin, 02 Maret 2009 23:41
(Oleh Naekma, SH dan I Wayan Pageh, SE, MM). Perbedaan penafsiran terhadap implementasi Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri antara 2 (dua) lembaga negara yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), secara spesifik persoalannya adalah apakah BNP2TKI hanya melakukan penempatan dan perlindungan TKI yang dilaksanakan pemerintah G to G dan G to P saja? Penempatan dan Perlindungan(Oleh Naekma, SH dan I Wayan Pageh, SE, MM*). Perbedaan penafsiran terhadap implementasi Undang Undang Nomor: 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri antara 2 (dua) lembaga negara yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), secara spesifik persoalannya adalah apakah BNP2TKI hanya melakukan penempatan dan perlindungan TKI yang dilaksanakan pemerintah G to G dan G to P saja? Sejak 2007, BNP2TKI telah melakukan pelayanan penempatan TKI yang dilaksanakan pemerintah, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS), TKI mandiri dan penempatan perusahaan sendiri. Perjalanan sejarah penempatan TKI menjadi alasan pembenar bahkan apa yang biasanya dilakukan di masa lalu, itulah yang paling benar. Diera global ini, penempatan dan perlindungan TKI paling tidak harus berpedoman kepada 2 (dua) undang-undang yaitu Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Apabila kedua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dipahami dengan benar, niscaya, siapapun atau lembaga manapun tidak akan terjebak ke masalah kewenangan. Karena, siapapun sebagai pemangku kewenangan, bukanlah menjadi ukuran utama, namun siapa yang mengambil peran yang paling besar dalam menjamin hak-hak TKI. Penanganan kewenangan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI PPTKLN) harus berpedoman kepada Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004, artinya pemerintah berfungsi merumuskan standar, pedoman, norma, dan kriteria yang diwujudkan dalam berbentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pembahasannya dengan Menteri Dalam Negeri dan pemangku kepentingan lainnya termasuk BNP2TKI.

Reformasi penempatan dan perlindungan TKI dapat dipastikan gagal apabila disengaja pemasungan dengan dalih pelimpahan kewenangan serta mengkerdilkan atau membonsai BNP2TKI dengan dalih hanya melakukan penempatan pemerintah melalui peraturan menteri. Siapapun tahu keberadaan BNP2TKI yang dibentuk atas perintah Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 yang bentuk formalnya adalah Peraturan Presiden (Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2006). Lalu, apa dasar hukum, BNP2TKI yang telah melakukan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar penempatan pemerintah, sejak tahun 2007? Upaya untuk memahami Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 yang merupakan pokok permasalahan. Pasal 95, seharusnya dipahami lebih obyektif dan konsisten, dengan taat asas hukum serta dikaitkan dengan perspektif filosofis, juridis serta sosiologis, sebab secara folosofis pasar kerja dalam negeri berbeda dengan pasar kerja luar negeri. Pasar kerja dalam negeri pemerintah dapat mengatur permintaan (demand) dan penawaran (supply) secara bersama-sama, sedangkan pasar kerja luar negeri masing-masing pemerintahan negara hanya dapat mengendalikan dari satu sisi saja yaitu pemerintah negara pengirim seperti Indonesia hanya dapat mengendalikan dari segi permintaan (supply) sedangkan pemerintahan negara penerima TKI mengendalikan dari segi permintaan (demand). Atas dasar itulah Pemerintah RI merasa perlu membentuk BNP2TKI yang khusus menangani pasar kerja luar negeri.

Dengan demikian Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004, Pasal 95 ayat (1), secara tegas menyebutkan bahwa BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, lebih lanjut ayat (2) BNP2TKI bertugas: a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana Pasal 11 ayat (1), b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 1) dokumen; 2) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4) sumber sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi; 8) kualitas pelaksanaan penempatan TKI; dan 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Sah-sah saja meletakkan fungsi BNP2TKI sebagai lembaga penempatan pemerintah semata, jika memperhatikan konstruksi Pasal 95 yang terdiri dari 2 (dua) ayat dan penulisan dalam satu pasal, hal ini karena ada kesamaan materi antara ayat (1) dan ayat (2) dan rangkaian materi yang tidak dapat dipisahkan (Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2004, penjelasan dalam angka 50 dan 59).

Pendapat lain, bahwa BNP2TKI berfungsi untuk melayani penempatan TKI tidak hanya penempatan pemerintah berarti termasuk penempatan oleh PPTKIS, TKI Mandiri serta untuk perusahaan sendiri dengan alasan:

Pertama, dalam Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tegas memisahkan penempatan tenaga kerja yaitu penempatan tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja luar negeri (Pasal 33 dan 34 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003), dan perintah undang-undang tersebut dijawab dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004. Peraturan perundangan yang tersendiri mengenai penempatan dan perlindungan TKI karena penempatan tenaga kerja di luar negeri selama ini diatur oleh ordonantie dalam Stablaad 1887 Nomor: 8 dan peraturan Menteri atau peraturan di bawah peraturan Menteri sehingga di samping pengaturannya bersifat sumir/sederhana juga lemah dalam hierarkhis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam peraturan menteri untuk pelaksanaan Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003, substansi materinya sudah seharusnya dibedakan dalam rangka penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.

Misalnya, unsur-unsur penempatan tenaga kerja sebagaimana Pasal 36 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003, yaitu: pencari kerja, lowongan kerja, informasi pasar kerja, mekanisme antar kerja serta kelembagaan penempatan, pastilah tidak sama, karena bagaimanapun penempatan tenaga kerja luar negeri sangat tergantung pada negara penempatan.

Kedua, mengingat tujuan dibentuknya BNP2TKI adalah ”untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI diperlukan tanggung jawab terpadu” (Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Sedangkan tujuan penempatan dan perlindungan TKI tercantum dalam Pasal 3, yaitu: 1) memberdayakan TKI secara optimal dan manusiawi, 2) menjamin dan melindungi TKI serta 3) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Dengan demikian keberadaan BNP2TKI untuk menjamin pencapaian tujuan penempatan dan perlindungan tanpa mempersoalkan pembedaan atau pemisahan mengenai pelaksana penempatan dan yang paling penting serta utama adalah mengkedepankan kualitas pelayanan terhadap perlindungan TKI.

Ketiga: Kerancuan menginterprestasikan terminologi atau istilah ketenagakerjaan dan pemerintah pusat dalam peraturan perundangan.

Istilah Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja –angka 1 Pasal 1 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003– dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota salah satu sub bidang urusan pemerintahan adalah ketenagakerjaan. Lalu dengan gampang disebutkan bahwa Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang berwenang mengaturnya. Tafsiran seperti itu melupakan bahwa BNP2TKI berfungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI –Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004– berarti tidak hanya menyangkut ketenagakerjaan semata. Hal lain bahwa kelembagaan BNP2TKI, terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah terkait seperti bidang kependudukan, keimigrasian, kepolisian, kesehatan serta bidang lain yang dibutuhkan (Pasal 94 dan Pasal 96 Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004).

Istilah Pemerintah (Pusat)

Dalam Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri, namun dalam Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor: 38 Tahun 2007 secara tegas disebutkan bahwa pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah pemerintah harus dipahami sesuai dengan Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 dan PP Nomor: 38 Tahun 2007 bukan atas dasar Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004. Karena Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 harus menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 yang merupakan perintah Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar RI 1945. Dengan demikian, haruslah menjadi pertimbangan, bahwa BNP2TKI merupakan pemerintah pusat yang berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian.

Keempat: Mencari upaya hukum yang tepat melalui pertimbangan das sollen dan das sein. Tindakan serta merta melalui peraturan menteri tidaklah mendasar sama sekali serta dipaksakan. Buktinya, seharusnya terlebih dahulu membuat PP tentang penempatan pemerintah sebagai perintah Pasal 11 ayat 2 Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004. Selain itu, perlu dipahami bahwa secara hirarkhi, peraturan menteri tidak tercantum dalam Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, alasannya untuk lebih mengedepankan peraturan daerah, sehingga hierarkhi Permen lemah dan apalagi tanpa memperhatikan prosedur penetapannya.

Fakta menunjukkan bahwa:

Calon TKI/TKI. Karakteristik calon TKI/TKI yang sebagian besar terbatas aksesnya untuk mendapatkan informasi disebabkan kualitas calon TKI/TKI memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah, biasanya disebut sebagai tenaga kerja informal, sehingga perlu mendapat perlindungan ekstra dari pemerintah. Fakta, tanggung jawab PPTKIS lebih besar dari pemerintah, lihatlah penjelasan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa calon TKI/TKI yang belum dapat menikmati akses informasi menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penganggaran. Berdasarkan Undang Undang APBN Tahun 2008, BNP2TKI telah ditetapkan sebagai lembaga untuk menempatkan TKI di seluruh negara penempatan. Berarti tidak hanya G to G/P yang saat ini hanya untuk negara Korea Selatan dan Jepang.

Pelayanan langsung. BNP2TKI membawahi 19 (sembilan belas ) organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) serta 13 (tiga belas) Pos Pelayanan di embarkasi atau debarkasi yang tugas pokoknya memberikan kemudahan pemrosesan dokumen dan penyelesaian permasalahan TKI. Pelayanan langsung melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pelayanan satu pintu, kedudukan Dinas ketenagakerjaan merupakan instansi yang sangat berperan dalam pelayanan tersebut. Selain itu, keberadaan BP3TKI sebelumnya BP2TKI, sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor: 22 Tahun 1999 yang sekarang menjadi Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004, UPT tersebut tidak diserahkan ke pemerintahan daerah. Alasannya karena bersifat lintas negara dan lintas provinsi.

Pelimpahan urusan pemerintahan. Dalam pelimpahan urusan pemerintahan (urpem) terlebih dahulu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak serta merta dengan Peraturan Menteri. Menteri hanya membuat standar, pedoman, kriteria dan prosedur dan pembahasannya bersama dengan Menteri Dalam Negeri serta pemangku kepentingan termasuk BNP2TKI. Materi yang dibuat SPM telah tercantum dalam lampiran PP Nomor: 38 Tahun 2007. Apabila diatur sebaliknya, maka terjadi tumpang tindih antara Dinas dengan BP3TKI.

Upaya hukum (legal remedies). 1) penyelesaian melalui lingkungan eksekutif (executif review) artinya tidak mengambil keputusan atas nama negara apabila ada konflik kepentingan, semestinya diserahkan kepada atasannya atau pihak lain di lingkungan eksekutif yang paling berwenang; 2) penyelesaian melalui Ombudsman sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, karena alasan terganggunya pelayanan publik (Undang Undang Nomor: 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia); 3) Penyelesaian melalui kewenangan legislatif (DPR) dengan melaksanakan hak mengajukan peratanyaan atau angket karena adanya perbedaan dalam mengimplementasikan undang-undang; 4) Judicial Review pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung (the legality of regulation); 5) Pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan batu ujinya adalah Undang Undang Dasar 1945 terhadap Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004.

Akhirnya, reformasi terhadap penempatan dan perlindungan TKI telah gagal di tengah jalan karena kehilangan “good will “ dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jangan mengutamakan kekuasaan atau kewenangan lebih mulia mengambil peran aktif memperbaiki keadaan TKI. Ingat, bait lagu John Lennon: “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one“. Selamat merenung.

*) Penulis kini sedang mengikuti Program S3 di Universitas Negeri Jakarta.

Tulis Balasan...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: