h1

LSM dan BEM Tolak RP-APBD

08/09/2007

Cianjur|Blog| Hasil diskusi terbatas yang dilaksanakan Relawan Demokrasi untuk Perjuangan (Repdem) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Suryakencana (Unsur) Cianjur,kemarin, menolak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RP-APBD) tahun 2007 ini.

Alasannya, pelaksanaan APBD murni tahun 2007 belum sepenuhnya terealisasi. Bahkan, sejumlah proyek yang mempergunakan anggaran tahun ini, masih dalam proses pengerjaan. “Besar kemungkinan, ada keterlambatan pembangunan yang mempergunakan anggaran murni tahun ini,” tegas Rahmat Fitriyana, Sekjen BEM Unsur Cianjur.

Menurut Rahmat, jika perubahan dipaksakan, dipastikan pelaksanaan pembangunan yang mempergunakan anggaran itu akan kembali mengalami keterlambatan karena saat ini pembahasan untuk perubahan juga terlambat. “Akan ada proyek luncuran dari pos anggaran perubahan tahun ini. Jelas itu melanggar Permendagri No 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, BEM dan Repdem mendesak DPRD menolak RP-APBD yang disodorkan pemerintah dengan pertimbangan menghindari penggunaan anggaran yang menyimpang dari aturan dan bisa merugikan keuangan negara. Ketua Repdem Cianjur Adi Supriyadi, mengonfirmasikan penolakan atas RP-APBD yang dilakukan pihaknya. Menurut Adi, hal itu mengacu pada pengelolaan keuangan dari pos perubahan anggaran tahun 2006 lalu oleh Pemkab Cianjur.

“Sementara informasi yang kami terima, banyak Surat Perintah Mencairkan Uang (SPMU) yang dicairkan setelah loncat tahun anggaran dengan kondisi riil pembangunan belum memenuhi target,” tegas Adi. Bukti yang paling kuat,sambung Adi, beberapa proyek tahun anggaran 2006 kini disidik aparat berwajib, seperti pembangunan Gedung DPRD Cianjur oleh Polda Jabar dan pembangunan pagar untuk Puskesmas Cidamar oleh Kejaksaan negeri (Kejari) Cianjur.

Sementara itu, Moch Toha, anggota Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) saat dikonfirmasi menjelaskan, bisa saja eksekutif tidak melakukan proses perubahan anggaran pada tahun ini. Namun, itu ada mekanisme yang mengaturnya.

Toha sepakat, jika memang ada indikasi kemungkinan pengerjaan akan mengalami keterlambatan, perubahan anggaran tahun ini kembali dipertimbangkan. Toha berkomentar, terjadinya perubahan anggaran akibat tidak sistematisnya anggaran bantuan dari pusat dan provinsi diterima oleh daerah tingkat kabupaten. (rustandi zaelani)  |SeputarIndonesia|

Tulis Balasan...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: