h1

Perketat Syarat Pemekaran Daerah

08/02/2007

Pemerintah akan memperketat persyaratan pembentukan daerah pemekaran. Untuk pembentukan sebuah provinsi, paling tidak harus ada 5 kabupaten/kota, pembentukan kabupaten minimal harus ada 5 kecamatan, sedangkan untuk pembentukan kota minimal harus ada 4 kecamatan.

Demikian diungkapkan Mendagri Mardiyanto, pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) saat Rapat Kerja dengan Panitia Ad Hoc I DPD RI di Jakarta, Selasa (18/9). Menurut Mendagri, RPP tentang persyaratan daerah pemekaran merupakan penyempurnaan dari PP No. 129/ 2000. Pada PP No. 129/2000, tentang persyaratan dan pembentukan daerah pemekaran, untuk pembentukan provinsi minimal harus ada 3 kabupaten/ kota, pembentukan kabupaten/kota minimal 3 kecamatan.

“Pemekaran daerah itu PP-nya tidak pas. PP 129 itu landasannya UU 22/1999. Nah, UU sudah berubah menjadi UU 32/2004, maka PP-nya sudah harus diganti,” kata Mardiyanto. Menurut dia, Depdagri telah melakukan evaluasi terhadap 48 daerah dari total 148 daerah otonom baru.

Hasilnya, secara umum diperoleh gambaran bahwa pemekaran daerah belum memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. “Makanya kita melakukan evaluasi, kita tertibkan persyaratan pemekarannya, tapi bukan berarti kita menghentikan pemekaran. Kita lihat tataran yang lebih jernih, prasyarat yang lebih terukur. RPP ini juga sudah dikonsultasikan dengan Komisi II,” katanya.

Cenderung mudah

Mardiyanto mengatakan, kuantifikasi yang terkait dengan jumlah kab./kota dan jumlah kecamatan pada PP No. 129/2000, memang cenderung mempermudah untuk pembentukan daerah otonomi baru. Makanya, pengaturan perlu diperketat. Pengaturan lainnya, yakni batas usia daerah otonom baru dapat dimekarkan kembali jika telah berusia 10 tahun untuk provinsi, dan tujuh tahun untuk kab./kota.

“Sepuluh tahun adalah waktu yang cukup untuk melihat hasil dari pencapaian daerah otonomi baru tersebut. Jika masih belum berkembang dan roda pemerintahan belum jalan, jangan dimekarkan lagi,” kata Mardiyanto.

Mardiyanto menjelaskan, RPP tentang persyaratan pembentukan daerah pemekaran nantinya akan memuat pula tentang kajian daerah yang akan dimekarkan. Pada PP 129 /2000, kajian terhadap daerah pemekaran itu hanya memuat tujuh kriteria kuantitatif. Maka dalam RPP akan memuat 11 penilaian kuantitatif terhadap kajian daerah pemekaran.

Sebanyak 11 penilaian kuantitatif tersebut, yakni faktor kependudukan, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, potensi daerah, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan, dan rentang kendali.

Anggota DPD wakil Jabar P.R.A. Arief Natadiningrat memaklumi usulan untuk memperketat persyaratan pembentukan daerah otonom baru tersebut. Pasalnya, kehadiran daerah otonom yang saat ini telah mencapai 148 daerah, ternyata justru belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

“Pemekaran daerah tidak dihentikan, tapi justru aturannya diperketat. Saya kira itu bagus. Kami pun dari panitia ad hoc DPD akan mengkaji beberapa daerah otonom baru itu, jangan sampai daerah baru itu justru hadir tanpa syarat yang cukup,” ungkap Arief.

5 komentar

  1. Mohon Pemekaran Cilacap BArat di perjuangakn


  2. pemekaran Daerah terkadang dijadikan suatu langkah yg diambil krn idk kepuasan terhadap Daerah yg menayngi Daerah tersebut termasuk perhatian pembangunannya yg terkadang diabaikan oleh induk sehingga solusi terakhir adalah keinginan jg untuk memekarkan Daerah tsb.


  3. Tolong dikirim diemail ini krn kami butuh arahan siapa tau ada masukannya… jd begini ada 4 kecamatan diKab. Toli2 Propinsi Sulteng ingin memekarkan Daerahnya jadi Kabupaten krn selama ini dianggap tdk diperhatikan oleh ibu kota kab. yg manaunginya krn Listrik aja tdk Beres hidup hanya malam sj itupun terkadang tidak hidup dan jika hidup hanya sampai jam 12 saja, dan sering2 rusak. jalan jg tdk terurus jarak keibu kota kabupaten kurang lbh 100 kilometer jadi masy. tidak menikmati pembangunan. trimah kasih sebelumnya……..


  4. perbanyak penjelasan tentang pemekaran daerah


  5. [...] Perketat Syarat Pemekaran Daerah [...]



Tulis Balasan...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 273 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: