h1

Pelayanan Publik yang Berkualitas?!

07/11/2007

pelayanan-terpadu.jpgKondisi masyarakat yang semakin kritis dalam era reformasi sekarang menuntut Pemda untuk mengelola pelayanan public secara lebih tranpararan, partisipatif agar pelayanan menjadi lebih akuntabel. Adanya “local voice” dan “local choice” merupakan bagaian dari proses pemerintahan daerah dalam rangka menciptakan dukungan masyarakat dalam pelayanan publik.
Pola pemerintahan yang tradisional yang bertumpu pada sektor publik semata-mata dalam penyediaan telah tidak mampu lagi untuk mencipatkan partisipasi masyarakat secara sukarela. Kurangnya penciptaan good governance dalam pengelolaan pelayanan publik akan berakibat:

  1. Ketidak berdayaan masyarakat (Citizen dis-empowerment).
  2. Kurangnya kemauan untuk berpartisipasi (Lack of will to participate).
  3. Bertambahnya rasa apatis masyarakat kepada pemerintahan.
  4. Tersisihnya masyarakat dari proses pemerintahan.
  5. Didominasi agenda kebijakan dan pemerintahan oleh sekelompok elite yang berkuasa.
  6. Makin dominannya pemerintahan dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.
  7. Korupsi.
  8. Kurangnya akauntabilitas dan transparansi
  9. Kurang tanggapnya pemerintahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Dari tataran permasalahan diatas menimbulkan kebutuhan yang mendesak untuk merubah konsep pemerintahan dari pola tradisional menuju konsep pemerintahan yang bersifat partisipatif. Konsep pemerintahan perlu dikembangkan menjadi konsep yang lebih demokratik, lebih luas partisipasinya, yang menjurus kepada konsep “Good Governance”.
Dikaitkan dengan tuntutan akan adanya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Pemda yaitu:

  1. Mewajibkan Pemda membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan pelayanan umum.
  2. Temu wicara dengan masyarakat dan mass media mengenai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik.
  3. Menciptakan keterkaitan antara kewajiban pembayar pajak dengan pelayanan pemda sebagai perwujudan dari prinsip “no tax without representation”.
  4. Adanya peran masyarakat dalam menentukan jenis dan mutu pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya need assessment atas kebutuhan pelayanan masyarakat.
  5. Adanya kemungkinan menciptakan kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan yang dulunya merupakan domain dari Pemda, sehingga terjadi kompetisi pasar yang sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengundang unsur swasta, LSM atau lembaga semi pemerintah untuk ikut bersaing dalam pengadaan pelayanan tersebut.
  6. Adanya kedekatan dengan masyarakat selaku konsumen dan citizen
  7. Kemauan mendengarkan aspirasi masyarakat dan adanya access bagi masyarakat atas pelayanan Pemda.
  8. Kemauan menerima pandangan, saran dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemda.
  9. Adanya hak dari masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dan adanya kualitas pelayanan yang baik.
  10. Adanya pelayanan yang berorientasi pada 3 E yaitu Economy, Efficiency, dan Effectiveness. Economy berarti mengurangi atau meminimalkan pengeluaran total dari Pemda atau suatu pelayanan umum. Efficiency berkaitan dengan hubungan antara input dengan output. Effectiveness berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berbagai tantangan akan muncul dalam abad ke 21 yang akan menambah kompleksitas dari pelayanan publik yaitu:

  • Kompleksitas antara sentralisasi dengan desentralisasi
  • Persatuan dan perbedaan
  • Kemitraan dan kepemimpinan negara
  • Co-steering dan Co-guiding
  • National – Global – Local Partnership
  • Adanya network vertical, horizontal dan kompleks antara citizen dengan institutions
  • Meningkatnya inter-dependensi
  • Sinerji antara aspirasi masyarakat dan pemerintah kedalam program yang tidak birokratis
  • Terjadinya pertukaran informasi, konsultasi, interaksi dan kolaborasi antar seluruh stake-holders.

Untuk menciptakan pelayanan publik yang bermutu dan akauntabel maka perlu adanya “setting” baik pada tataran system, tataran insitusi maupun tataran individu untuk berorientasi kepada pengedepanan proses good governance dalam pengelolaan pelayanan publik. Untuk itu diperlukan adanya perubahan paradigma “mind set” dari aparat Pemda untuk mencari kombinasi yang tepat antara pendekatan bottom up dengan top down, pendekatan partial dengan comprehensive serta keseimbangan antara inward looking dengan outward looking dalam mengelola pelayanan publik.
Pemerintah daerah dituntut mampu menjawab tiga tantangan berat dalam era reformasi dan globalisasi dewasa ini berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik. Pertama, pemda harus mampu mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang bercirikan partisipasi, transparansi dan akauntabilitas. Kedua Pemda harus mampu mengedepankan keunggulan kompetitif dalam menghadapi globalisasi. Terakhir Pemda harus mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban melalui pengedepanan Rule of Law sebagai koridor demokrasi agar terhindar dari anarkhi. |On Web|

Tulis Balasan...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 274 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: