h1

PENGEMBANGAN AGROPOLITAN SEBAGA1 STRATEGI PEMBANGUNAN

07/12/2006

PENGEMBANGAN AGROPOLITAN SEBAGA1 STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PEMBANGUNAN BERIMBANG

Oleh : Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr  dan Dr. Ir. Setia Hadi, MS

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang, Munculnya Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Konsep pengembangan agropolitan muncul dari permasalahan adanya ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagal pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal. Proses interaksi ke dua wilayah selama ini secara fungsional ada dalam posisi saling memperlemah. Wilayah perdesaan dengan kegiatan utama sektor primer, khususnya pertanian, mengalarni produktivitas yang selalu menurun akibat beberapa permasalahan, di sisi lain wilayah perkotaan sebagai tujuan pasar dan pusat pertumbuhan menerima beban berlebih sehingga memunculkan ketidaknyamanan akibat permasalahan permasalahan sosial (konflik, kriminal, dan penyakit) dan lingkungan (pencernaran dan buruknya sanitasi lingkungan permukiman). Hubungan yang saling memperlemah ini secara agregat wilayah keseluruhan akan berdampak pada penurunan produktivitas wilayah.

Berkembangnya kota sebagai pusat pusat pertumbuhan temyata tidak memberikan efek penetesan ke bawah (trickle down effect), tetapi justru menimbulkan efek pengurasan sumberdaya dari wilayah sekitarnya (backwash effect). Urban bias terjadi akibat kecenderungan pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi melalui kutub-kutub pertumbuhan (growth poles) yang semula. meranmalkan bakal terjadinya penetesan (tricle down effect) dari kutub pusat pertumbuhan ke wilayah hinterland-nya, ternyata neteffect-nya malah menimbulkan pengurasan besar (masive backwash effect). Dengan perkataan lain dalarn ekonomi telah terjadi transfer neto sumberdaya dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan secara besar besaran.

Dalarn konteks wilayah yang lebih luas, maka disparitas wilayah bisa pula dilihat dari ketimpangan wilayah dalam. satu wilayah kabupaten, propinsi, regional, bahkan nasional. Ketimpangan wilayah dalam satu wilayah administratif sering melatari kecenderungan terjadinya pemekaran wilayah administratif tercermin dari telah dan sedang terjadinya proses perickaian wifayah adminstratif dengan munculnya kabupaten – kabupaten baru dan propinsi propinsi baru. Secara nasional, sempat muncul ancaman disintegrasi akibat ketimpangan pembangunan wilayah. Percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah salah satu jawaban pemerintah untuk mengatasi kesenjangan yang mencolok pembangunan nasional dibanding Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Strategi pembanguan wilayah yang pernah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan disparitas pembangunan wilayah antara lain :

Secara nasional dengan membentuk Kementrian Negara Percepatan Pembangunan KTI

Percepatan pembangunan wilayah-wilayah unggulan dan potensial berkembang tetapi relatif tertinggal dengan menetapkan kawasan-kawasank seperti (1) Kawasal Andalan (Kadal), (2) Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kapet) yang merupakan salah satu Kadal terpilih ditiap Propinsi.

Program percepatan pembangunan vang bemuansa mendorong peinbanounan kawasan perdesaan dan sentra produksi pertanian seperti : (1) Kawasan Sentra Produksi (KSP atau Kasep); (2) Pengembangan kawasan perbatasan. ( 3) Pengembangan kawasan tertinggal; (4) Proyek pengembangan ekonomi lokal

Program progam sektoral dengan pendekatan wilayah sepert’ : (1) Perwilayahan komoditas unggulan; (2) Pengembangan sentra industri kecil; (3) Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP), dan lain-lain.

Program-program di atas sebagian besar dilaksanakan setelah munculnya berbagai tuntutan pemerataan pembangunan, khususnya pada menjelang dan awal era reformasi. Pendekatan yang maslh terpusat dan maslh menggunakan pendekatan pembangunan yang sama yaitu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di pusat pusat wilayah perkotaan, tidak memberikan dampak yang besar terhadap tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang diidentifikasikan tertinggal. Banyak pusat pusat pertumbuhan baru berkembang dengan pesat. namun wilayah hinterland-nya mengalami nasib yang sama yaitu mengalami pengurasan sumber berdaya yang berlebihan. Beberapa pengalaman empiris bahkan menunjukkan bahwa berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru seringkali lebih memberikan akses bagi para pelaku ekonomi di pusat pertumbuhan vang lebih besar untuk melakukan eksploitasi sumberdaya di daerah hinterland. Akibatriya proses eksploitasi wilayah belakang terus berjalan dan ketimpangan tetap terjadi.

Ada beberapa hal vang menjadi penyebab terjadinya backwash effect tersebut.Pertama, terbukanya akses ke daerah perdesaan seringkali mendorong kaum elit kota. pejabat pemerintah pusat, dan perusahaan perusahaan besar untuk mengeksploitasi sumberdaya yang ada di desa. Masyarakat desa sendiri tidak berdaya karena secara politik dan ekonomi para pelaku eksploitasi sumberdaya tersebut memiliki posisi tawar yang jauh leblh kuat. Kedua, kawasan perdesaan sendiri umumnya dihuni oleh masyarakat yang kapasitas SDM dan kelembagaannyanya kurang berkembang (lemah). Kondisi ini mengakibatkan ide-ide dan pemilkiran modern dari kaum elit kota sulit untuk didesiminasikan. Oleh karena itu sebagian besar aktivitas pada akhimya leblh bersifat enclave dengan mendatangkan banyak SDM dari luar yang dianggap lebih mempunyai ketrampilan dan kemampuan (Rustiadi, 2004)

Selanjutriya Rustiadi (2004) menyebutkan dalarn konteks spasial, proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan antar wilayah yang tidak berimbang. Kesenjangan ini pada akhimya menimbulkan berbagai permasalahan yang dalam, konteks makro sangat merugikan. keseluruhan proses pembangunan. Potensi konflik menjadi sedemikian besar karena wilayah wilayah yang dulunya kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak haknya. Demikian pula hubungan antar wilayah telah membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayah wilayah hinterland menjadi lemah karena pengurasan sumberdaya yang berlebihan, sedangkan pusat pusat pertumbuhan pada Ahimyajuga menjadi lemah karena proses urbanisasi yang luar biasa.

Sensus Penduduk tahun 2000 menunjukkan bahwa di kawasan perdesaan masih dihuni olch sebagian besar rakyat Indonesia(58 %). Bahkan di pulau pulau besar kawasan Timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku dan Papua jumlah penduduk yang berrnukim di perdesaan  masih berada diatas 70 persen. Proses urbanisasi vang masih berjalan tentunya berdampak kepada penurunan penduduk yang tingggal di kawasan perdesaan, tetapi dengan angka 58 % yang masih tertinggal di kawasan perdesaan merupakan potensi sekaligus tantangan pembangunan yang harus segera diatasi.

Dari sisi produksi, desa menjadi penyedia sumberdaya manusia yang merupakan faktor produksi utama selain teknologi dan modal. Dari sisi konsumsi, penduduk vano besar sekaligus merupakan potensi pasar bagi produk produk kornersial. Kenyataan ini berimplikasi bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan keniscayaan, kalau kesejahteraan masyarakat banyak yang menjadi sasaran akhir setiap upaya pembangunan.

Dalam undang undang No. 24/1992 tentang penataan ruang menyebutkan kawasan perdesaan adalah kawasan fungsional dengan ciri kegiatan utama adalah sektor pertanian. Dengan kondisi demikian, strategi pembangunan yang bagaimana yang mampu menjawab tantangan pembangunan perdesaan, sehingga mampu mengangkat kondisi kawasan ini maju dan seimbang dengan kawasan perkotaan belum terjawab secara paripurna. Pembangunan perdesaan selama orde baru yang identik dengan pembangunan padi, secara keseluruhan telah mendudukkan posisi petani sebagai salah alat (obyek) utnuk menyukseskan skenario besar pembangunan pertanian, khususnya untuk mencapal swasembada beras. Untuk mendukung pembargunan pertanian (padi) di era orde baru dilaksanakan berbagal program balk yang sifatnya fisik : pembangunan irigasi, jalan, pasar, dan laiii lain, juga pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan di perdesaan.

Hasil proses pembangunan perdesaan di atas adalah mendudukkan kawasan perdesaan berperan penting sebagal penjamin ketersedia” pangan urtuk mencapal keamanan pangan nasional, perlyedia bahan mentah bagi idustil, sekaligus pellyedia lapangan kerja, pemberi sumbangan pada pendapatan nasional. Di sisi lain kesciahteraan petani yang sering menjadijargon pembangunan pertanian secara relatif malah mengalami penurunan, Pada tahun 1971 rasio produktivitas sektor pertanian terhadap industri maslh sekitar 0,45 tahun 1985 turun menjadi 0,33 dan tahun 1997 menjadl hanya 0,20 (13PS, 1999). Kesenjangan produktivitas tersebut diikuti dengan kesenjangan antar golongan rumah tangga, kesenjangan pendapatan per kapita antara desa dan kota, dan lain lain.

Pembangunan sektor pertanian dan wilayah perdesaan sekarang dianggap sangat penting, karena apabila pembangunan sektor ini di wilayah tersebut menjadi tidak berhasil dikembangkan, terutarna dalam jangka menengah dan jangka panjang, dapat memberi dampak dampak negatif terhadap pembangunan nasional keseluruhannya, berupa terjadinya sesenjangan yang semakin melebar antar wilayah dan antar kelompok tingkat pendapatan. Pada gilirannya keadaan ini menciptakan ketidak stabilaii (instabil’ity) yang rentan terhadap setiap goncangan yang menimbulkan gejolak ekonomi sosial yang dapat teriadi secara berulang ulang.

Akibat kemiskinan dan ketertinggalan maka masyarakat perdesaan secara rasional mulal melakukan migrasi ke wilayah perkotaan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan, tetapi kehidupan di kota lebih memberikan harapan untuk menambah penghasilan. Kegagalan pembangunan di wilayah perdesaan telah menimbulkan derasnya proses (speed up processes) migrasi penduduk yang berlebihan dari wilayah perdesaan ke kawasan kota kota besar. Karena itu berkembanglah sektor sektor informal dan pemukiman pemukiman kumuh di perkotaan. Kondisi ini pada, akhlmya juga memperlemah kondisi wilayah perkotaan yang sebelumnya mengalami kemajuan yang cukup pesat. Keadaari im selanjutnya menimbulkan persoalan persoalan dalam masyarakat kawasan kola yang sudah terlalu padat, sehingga menimbukan kongesti, pencemaran hebat, permukirnan kumuh. keadaan sanitasi yang, buruk, menurunnya kesehatan dan pada gillrannya akan menurunkan produktivitas masvarakat kawasan perkotaan.

Menyadari akan berbagai permasalahan pembangunan perdesaan dan belum optimalnya berbagai program pembangunan vang pernah dilaksanakan, strategi pengembangan agropolitan vang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir untuk percepatan pembangunan kawasan perdesaan digerakan oleh Pernerintah.

1.2. Pembangunan Inter regional secara Berimbang

Wilayah bukan merupakan suatu wilayah tunggal dan tertutup. tetapi merupakan suatu kesatuan wilayah yang berintraksi antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Pembangunan wilayah yang ideal adalah terjadinya interaksi wilayah yang sinergis dan saling memperkuat, sehingga nilal tambah yang diperoleh dari adanya interaksi tersebut dapat terbagi secara adil clan proporsional sesual dengan peran dan potensi sumberdaya yang dimiliki masing masing wilayah.

Suatu wilayah akan berkembang dengan berhubungan dengan wilayah lain. Untuk itu aksesibilitas suatu wilayah sangat menentukan kecepatan perkembangan wilayah tersebut. Ketimpangan pembangunan antar wilayah secara alamiah terjadi bisa disebabkan oleh dua faktor penentu yaltu :

Aspek kepemilikan sumberdaya a!am yang berbeda, dlinana salah satu wilayah diberi kelimpahan sumberdaya alam vang lebih dibanding wilayah lain

Aspek posisi geografis, dimana suatu wilayah memiliki keunggulan posisi geografis dibanding wilayah lain

Sedang ketimpangan juga bisa terjadl bukan karena faktor penentu alamiah di atas, tetapi oleh perbedaan sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya sosial (SDS). Wilayah yang mernilki tradisi yang kuat dan sangat mementingkan proses pendidikan akan memiliki SDM serta SDS yang lebifi balk akan leblh maju dibanding dengan wilayah vang memilki SDM clan SDS yang kurang balk.

Permasalahan pembangunan wilayah akan muncul apabila wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, mengalarni ketertinggalan pembangunan akibat sumberdaya manusia dan sumberdaya sosial yang lemah. Dalarn konteks global hal ini telah terjadi ber abad-abad yang Ialu dirnana bangsa imprealis yang mengalarni kemajuan leblh hingga saat ini menjaJah bangsa bangsa lain di Asia, Afrika dart Amerika Selatan. Bangsa bangsa terjajah tersebut hingga saat i ni sebaglan besar walau sudah mengalarni kemerdekaan tetap jauh tertinggal dibangding negara  negara penjajah tersebut (Negara negara utara). Negaranegara terjajah yang kernudian disebut negara negara sedang berkembang (negara selatan-selatan) memiliki sumberdaya alam yang melimpah, namun sejak abad pertengahan mengalami kernunduran dan ketertinggalan dalam, kualitas SDM.

Dalam konteks nasional, hal yang sama terjadi. Disparitas wilayah terjadi di banyak daerah, balk itu karena disebabican oleh perbedaan pemilikan sumberdaya alam, perbedan kualitas SDM, maupun oleh perbedaan posisi geografis. Beberapa ketimpangan wilayah bisa dicontohkan sebagai berilcut : Pada tingkat propinsi terjadi : (1) Di Sulawesi Utara dengan telah dibentuknya propinsi Gorontalo yang tadinya jauh tertinggal dibanding Kabupaten Minahasa; (2) Di Sulawesi Selatan terjadl ketimpangan antara bagian selatan dengan baglan utara barat (Kab. Mamuju Mandar Polmas); (3) Di Kalinantan Timur antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, cill. Pada tingkat Kabupaten teriadi : (1) Di Kabupaten Cianjur antara Cianjur Utara dengan Cianjur Selatan; (2) Di Kabupaten Kutai antara wilayah pesisir dengan wilyah pedalaman. Secara regional disadari terjadi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara KBl dengan KTI, dan lain lain. Di era reformasi dan otonomi daerah banyak wilayah yang merasa terabaikan dan tertinggal dalam pembangunan. padahal penyumbang perekonomian daerah  karena memiliki surnberdaya alam yang besar.telah membentuk pemeritnahan daerah terpisah dengan daerah induknya. Saat  Saat ini telah terbentuk propinsi-propinsi baru misalnya : (1) Gorontalo: (2) Bangka Belitung: (3) Maluku Utara: (4) Banten: dan (5) Papua Barat Sedang yang dalam proses pembentukan atau wacana pembentukan adalah propinsi-propinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Prop. Pakuan dan Prop. Parahiangan di Jabar Aceh akan menjadi 3 propinsi.dan lain lain. Hal ini belum terhitung sekian banyak kabupaten dan kecamatan yang telah memekarkan diri.

Dengan kenyataan di atas dan penerapan otonomi daerah sudah saatnya untuk mengembangkan konsep pembangunan yang mampu mengurangi disparitas antar wilavah secara lebih menyeluruh melalui pembangunan inter-regional, yang berimbang  Pembangunan inter- regional berimbang ini diperlukan karena sebenarnya perkembangan suatu wilayah akan sangat terkait dengan wilayah lainya. Pernbangunan inter-regional berimbang adalah suatu bentuk sinergi pembangunan antar wilayah, dimana interaksi antar wilayah tersebut adalah dalam hubungan saling memperkuat dan nilai tambah yanu terbentuk dapat terbagi secara adil dan proporsional.

Sebagal contoh interaksi antar wilayah yang saling memperkuat adalah bila wilayah produsen seperti Jawa Barat mengirim untuk ekspor melalul DKI Jakarta. maka nilai tambah yang terbentuk diwiluah outlet seperti DKI Jakarta. terbagi secara adil juga terhadap Jawa Barat. Apabila hal ini dapat terilaksana dengan kesepakatan antara Jabar dengan DKI Jakarta, maka dapat menghindari upaya Jabar untuk membangun outlet sendiri. Hal yang sama untuk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang selama ini merupakan outlet kawasan timur. Apabila nilai tambah yang dinikmati Jawa Timur dari fungsi outlei tersebut dapat dibagi secara adil dan proporsional dengan wilayah hinlerlendnya di kawasan timur, maka hal tersebut merupakan sinergi pembangunan antar wilayah. dan dapat menghindari munculnya pemborosan akibat tiap wilayah ingin membanguil outletnya sendirl. Pembangunan inter regional berimbang juga dapat menghindari pemekaran wilayah yang tidak perlu dan cenderung dipenuhi alasan emosional.

Menurut Murty (2000), pembangunan regional yang berimbang merupakan sebuah pertumbuhan yang merata dari wilayah yang berbeda untuk meningkatkan pengembangan kapabilitas dap kebutuhan mereka. Hal im tidak selalu berarti bahwa semua wilayah harus mempunyai perkembangan yang sama, atau mempunyai tingkat industrialisasi yang sama. atau mempunyai pola ekonomi yang sama, atau mempunyai kebutuhan pembangunan yango sama. Akan tetapi yang lebih penting adalah adanya “pertumbuhan yang seoptimal mungkin dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sesuai dengan kapasitasnya”. Dengan demikian diharapkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan hasil dari sumbangan interaksi yang saling memperkuat diantara sernua wilayah yang terlibat.

Rondinelli (1985) mengidentifilkasikan setidaknya tiga konsep pengembangan kawasan, yakni (1) Konsep kutub pertumbuhan (growth pole), (2) Integrasi (keterpaduan) fungsional spasial, dan (3) pendekatan “Decentralized territorial”. Konsep growth pole sangat menekankan investasi masih pada industri industri padat modal di pusat pusat urban utama. Dengan berkembangnya kutub perturnbuhan ini, pemerintahan di negara-negara yang sedang berkembang berharap dapat menstimulasi dan menciptakan penyebaran pertumbulian (spread effect) sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi wilayah yang leblh luas. Dengan mengedepankan pengembangan kota kota besar utama dlharapkan tercapal tingkat imbal balik investasi (return of investment) pembangunan vang sangat tinggi, mendukung pelayanan komersial, administrasi dan infrastruktur yang dibutuhkan industri-ndustri untuk bekerja secara efisien. Dengan demikian kutub pertumbuhan tidak lain berperan seperti mesin pembangunan (engine of development). Namun dalam perkembangannya, secara umum, hasil pengalaman di negara negara yang sedang berkembang, kebijakan growth pole pada umumnya gagal menjadi pendorong utama (prime mover) pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Proses penetesan (trickle doisn) dan penyebaran (spread effect) yang ditimbulkan umumnya tidak cukup kuat untuk menggerakan perekonomian wilayah. Bahkan seningkali kutub kutub pertumbutian hanya berkembang ibarat enclave dari sektor ekonomi modem yang telah “menguras”, menyerap dan mengalirkan bahan mentah, modal, tenaga kerja dan bakat bakat entrepreneur dari perdesaan di sekelilingnya. Seperti yang diungkapkan Hansen (1982), bahwa proses penetesan dari modemisasi gagal menyentuh kelompok masyarakat miskin, terutama yang di perdesaan. Pandangan pandangan optimis yang memandang pertumbuhan ekonomi pada akhimya akan meningkatkan pendapatan per kapita secara regional, pada umumnya tidak didukung fakta fakta empirik.

Konsep Integrasi Fungsional Spasial adalah pendekatan dengan mengembangakan sistem pusat pusat pertumbuhan dengan berbakai ukuran dan karakteristik fungsional secara terpadu. Sistem seperti ini diharapkan dapat leblh mampu mernfasilitasi dan memberikan pelayanan regional yang jauh leblh luas. Diyakini pula, bahwa untuk pernbangunan di negara negara yang sedang berkernbang, stimulan dari pengembangan regional harus dimulai dari pendekatan pertanian dibandingkan pengembangan industri.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk memencahkannya. Altematif solusi atas masalah M1; bisa dilakukan dengan cara campur tangan pemerintah dalam bentuk upaya agar proses penciptaan nilai tambah terjadi di tingkat perdesaan itu sendiri. Artinya, kawasan perdesaan harus didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer pangan dan serat, melainkan juga mampu menghasilkan bahan bahan olahan atau industri hasil pertanian. Namun, pencipta.an nilai tarnbah di tingkat perdesaan sendiri belum cukup menjamin apabila tidak ada jaminan bahwa proses itu dilakukan oleh petani atau dengan peran aktif petani sendiri.

Seiring meluasnya masalah masalah sejenis di sebaglan besar negara negara berkembang, para pakar pembangunan mulai berpikir untuk mencari solusi bagi pernbangunan daerah perdesaan. Pernbangunan yang berimbang secara spasial menjadi penting karelia dalam skala makro hal im menjadi prasyarat bagi tumbuhnya perekonomian nasional yang lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Proses interaksi antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan ke depan harus dalam konteks pembangunan inter regional berimbang, dimana terjadi proses pembagian nilai tambah yang seimbang dan proporsional antara keduanya. Di wilayah perdesaan harus, dibangun strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi perdesaart, dengan kernamptian tingkat pelayanan infrastruktur, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain lain yang setara, sehingga mampu menggerakkan ekonomi perdesaan dan penciptaan nilai tambah yang dinikmati oleh pelaku lokal. Pertanyaarinya adalah apakah strategi demikian tercakup dalam strategi pengembangan agropolitan.

II.  Kajian Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan

2.1. Definisi dan Batas Kawasan Agropolitan

Salah satu ide pendekatan pengembangan perdesaan yang dikemukakan adalah mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendirl, dimana keterkaitan dengan perekonomian kota harus bisa diminimalkan. Berkaitan dengan ide inilah Friedman dan Douglass (1975), menvarankan suatu bentuk pendekatan agropolitan sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan j umlah penduduk antara 5 0. 000 sampal 15 0. 000 orang.

Agropolitan menjadi relevan dengan wilayah perdesaan karena pada umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alarn memang merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat perdesaari. Otoritas perencanaan dan pengambilan keputusan akan didesentralisasikan sehingga masyarakat yang tinggal di perdesaan akan mempunyal tanggung jawab penuh terhadap pekembangan dan pembangunan daerahnya sendiri.

Lebih lanjut keduanya menekankan pentingnya pendekatan agropolitan dalam pengembangan perdesaan di kawasan Asia dan Afrika. Pendekatan agropolitan menggambarkan bahwa pengembangan atau pembangunan perdesaan (rural development) secara baik dapat dilakukan dengan rrengaitkan atau men,,htibungkan perdesaan dengan pembangunan wilayah perkotaan (urban development) pada tingkat lokal.

Dalam konteks pengembangan agropolitan terdapat tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian: (1) akses terhadap lahan pertanian dan air, (2) devolusi politik dan wewenang administratif dari tingkat pusat ke tingkat lokal, dan (3) perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk leblh mendukung diversifikasi produk pertanian. Mellhat kota desa sebagai site utama untuk fungsi fungsi politik dan administrasi, pengembangan agropolitan di banyak negara leblh cocok dilakukan pada skala kabupaten (district scale).

Dengan luasan atau skala kabupaten akan memungkinkan hal hal sebagai berikut (1) Akses lebih mudah bagi rumah tangga atau masyarakat perdesaan untuk menjangkau kota; (2) Cukup luas untuk meningkatkan atau mengembangkan wilayah pertumbulian ekonomi (scope of economic growth) dan cukup luas dalarn upaya pengembangan diversifikasi produk dalam rangka mengatasi keterbatasan keterbatasan pemanfaatan desa sebagai unit ekonomi; dan (3) Pengetahuan lokal (local knowledge) akan mudah diinkorporasikan dalam proses perencanaan j ika proses itu dekat dengan rumah tangga dan produsen perdesaari. Transformasi wewenang dari pusat ke daerah (desentralisasi) dan demokratisasi sebagai bagian dan perubahan politik di Indonesia dan negara Asia lainnya berdampak terhadap perencanaan pembangunan perdesaan yaitu bagaimana mengikutsertakan pembangunan kapasitas lokal (local capacity building) dan partisipasi masyarakat dalam suatu program yang menumbuhkan manfaat mutual bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan (Douglas, 1998).

Dari berbagai altematif model pembangunan, konsep agropolitan dipandang sebaga konsep yang menjanjikan teratasinya permasalah ketidakseimbangan perdesaan  perkotaan selama ini. Secara singkat, agropolitan adalah :

Suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan, sehingga mendorong urbanisasi (peng kotaan dalam arti positif);

Bisa menanggulangi dampak negatif pembangurian seperti yang selama ini kita saksikan: migrasi desa kota yang tak terkendali, polusi, kemacetan Ialu lintas, pengkumuhan kota, kehancuran massif sumberdaya alarn, pemiskinan desa dll.

Pendekatan ini bisa mendorong penducluk perdesaan tetap tinggal di perdesaan melalui investasi di wilayah perdesaan. Agropolitan bisa mengantarkan tercapal tujuan akhir menciptakan daerah yang mandin’ dan otonom, clan karenanya mengurangi kekuasaan korporasi transnasional atas wilayah lokal. Kepentingan lokal seperti ini akan dapat menjadi pengontrol kekuasaan pusat ataupun korporasi yang bersifat subordinatif.

2.2. Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Keunggulan strategi pengembangan agropolitan telah banyak disebutkan dalam kajian teoritis pada subbab di atas. Beberapa hal yang searah antara pendekatan pembangunan agropolitan dengan permasalahan dan tantangan kewilayahan dalam pembangunan perdesaan saat ini adalah : (1) Mendorong ke arah terjadinya desentralisasi pembangunan maupun kewenangan; (2) Menanggulangi hubungan saling memperlernah antara perdesaan dengan perkotaan; clan (3) Menekankan kepada pengembangan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal clan diusahakan dengan melibatkan sebesar mungkin masyarakat perdesaan itu sendiri.

Pengembangan kawasan agropolitan menekankan kepada hubungan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan secara berjenjang. Dengan demikian beberapa argumen mengemukakan bahwa pengembangan kota kota dalarn skala keeil clan menengah pada beberapa kasus justru akan meningkatkan kesej’ahteraan masyarakat perdesaan. Hal ini karena dengan tumbuhnya kota kota kecil menengah tersebut fasilitas fasilitas pelayanan dasar bisa disediakan clan pasar untuk produk produk perdesaan juga bisa dikembangkan. Jadi sebenarnya sernuanya sangat tergantung pada bagaimana perekonomian dari kota kecil menengah bisa dikembangkan clan bagaimana keterkaitannya dengan kornunitas yang leblh luas bisa diorganisasikan. Karena itu dalam pengembangan agropolitan sebenamya keterkaitan dengan perekonomian kota tidak perlu diminimalkan. Keterkaitan yang sifatnya berienjang dari desa   kota keeil   kota menengah   kota besar akan leblh bisa rnendorong peningkatan kes jahteraan niasyarak at desa. Hanya Saja keterkaitan inipun harus dlikuti oleh kebijakan pembangunan yang terdesentralisasi, bersifat bottom up clan mampu melakukan empowerment (pemberdayaan) terhadap masayarakat perdesaan untuk mencegah kemungkinan bahwa kehadiran kota Icecil menengah tersebut justru akan mempermudah kaum clit dari luar dalarn melakukan eksploitasi sumberdaya.

Persyaratan enpowerment terhadap msyarakat perdesaan inilah yang menjadi titik lemah clan kurang disinggung dalam strategi pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia clan negara negara berkembang lainnya. Kualitas SDNI vang rendah cli perdesaan menyebabkan kemampuan clan posisi tawar (bargaining position) yang lemah, sehingga terjadi kernamptian yang lemah pula dalam. menangkap niial tambah dari proses interaksi wilayah. Dengan demikian enpowerment SDM clan SDS menjadi syarat awal, sebelum masuk program pengembangan lainnya seperti pernabangunan fisik infrastruktur maupun program program penguatan permodalan. Bila program program pengembangan masuk sebelum masyarakat siap akan berdampak negatif seperti : Kernubaziran, salah arah clan sasaran, serta ketidakberlanjutan.

Kelemahan lainnya adalah belum diantisipasinya kemungkinan percepatan konversi lahan pertanian ke penggunaan lain akibat adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dari proses pengkotazin yang terjadi dari pengembangan agropolitan. Bila hal ini terjadi, ,IMF tujuan pengembangan agropolitan tidak tercapal, karena hal ini mengulang proses pengembangan wilayah dari desa menjadi kota masif seperti blasa dan peran sektor pertanian akan secara bertahap berkurang. Dengan demikian antisipasi dalam bentuk penvusunan produk Penataan Ruang Kawasan Agropolitan yang diperkuat oleh legalitas seperti Penetapan Peraturan daerah (Perda) menjadi svarat utama dalam pengembangan kawasan agropolitan.

Batas pengembangan kawasan agropolitan yang optimal seperti yang telah disebutkan di atas tidak berlaku untuk scluruh daerah di Indonesia. Penetapan batas pengembangan kawasan agropolitan harus memperhatikan hal hal sebagal berikut : (1) Tingkat kemajuan wilayah; (2) Luas wilayah; (3) Batas wilayah secara fungsional dalarn arti melihat ciri agroklimat dan lahan, sumberdava manusia/petani. Dengan serta pengusahazin tani yang sama; (4) Kemajuan demikian sebagai contoh untuk wilavah wilayah kabupaten di pulau Jawa batas pengembangan agropolitan mencakup satu wilayah keeamatan, tetapi di luar Jawa seperti di Sulawesi Utara batas wilayah pengembangan agroplitan bisa berbeda.

Leeds dalarn Rodinelli (1985) mengemukakan bahwa tidak mungkin suatu lokasi bisa benar benar tertutup karena eksistensi dari suatu unit wilayah pada dasamya ditentukan oleh karakteristik spesialisasinya. Spesialisasi akan sangat diperlukan untuk mendorong suatu proses pertukaran. Spesialisasi membutuhkan pertukaran dan karena itu tidak ada suatu wilayah yang bersifat tertutup yang bisa menyediakan segalanya. Konsentrasi penduduk di derah perkotaan sebenamyajuga terjadi karena adanya proses pertukaran clan interaksi, oleh karena itu secara teoritis seseorang tidak akan menginginkan adanya otonomi murni, ketertutupan atau pembatasar. Seseorang akan lebih mengharapkan terjadinya aliran barang, jasa, orang, properti, pengetahuan, informasi dan nilai nilai tertentu keluar dan masuk dalam. suatu wilayah. Hanya saja agar aliran ini b;sa saling memperkuat keterkaitan antar wilavah maka struktur interaksi antar wilayah im harus diorganisasikan.

Pandangan terhadap wilayah perkotaan yang selalu dianggap sebagai wilayah pusat sumberdaya terhadap hinterlancinya juga tidak bisa yang melakukan eksploitasi diberlakukan secara general. Pada kenyataannya beberapa kasus menunjukkan bahwa berkembangnya kota justru memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah perdesaan, meskipun secara kuantitatif jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi menurut pandangan ini interaksi desa kota lebili dipengaruhl oleh berkembangnya fungsi kota yang mampu menunjang perkembangan perdesaan, bentuk kelembagaan dan budaya yang berkembang, dan bagaimana perumusan clan implementasi kebijakan pengembangan kotakota kecil dan menengah yang dapat beriliteraksi saling memperkuat dengan wilayah perdesaannya.

Namun justru pengembangan kota kota kecil menengah dengan segala fungsi pelayanannya inilah yang menjadi kelemahan utama di negara negara yang sedang berkembang. Menurut Rondinelli (1985), terdapat tiga hal yang menyebabkan interaksi desa kota menjadi suatu hal yang merugikan bagi perkembangan desa yaltu: (1) Terbatasnya jumlah kota kota kecil menengah, (2) Terbatasnya distribusi fasifitas dan pelayanan diantara kota kota kecil menengah di wilayah perdesaan, dan (3) Terbatasnya keterkaitan antar lokasi pemukiman di wilayah perdesaan.

Di banyak negara, lokasi pemukiman sebagian besar masyarakat perdesaan bersifat menyebar sehingga akan terlalu kecil dan terIalu terisolasi untuk bisa menyediakan fasilitas fasilitas pelayanan dasar yang memiliki berbagai fungsi seperti di wilayah wilayah perkotaan. Sebagai contoh berdasarkan studi yang dilakukan di Nigeria Utara, disimpulkan bahwa secara umurn luas desa desa yang ada di sana terlalu kecil untuk menyedlakail berbagal fasilitas pelayanan seperti air bersih listrik, kesehatan, fasilitas kantor pos dan pusat pendidikan. Tim studi juga menvimpulkan bahwa desa desa tersebut terialu jailh jaraknva untuk bisa dilayani oleh satu siistem pusat pelayanan.

Berkembangnva kota kota kecll menengah dapat secara positif mendorong perkembangan dari wilayah hinterland-nya, terutama untuk mentransformasikati pola pertanian perdesaan yang, subsisten menjadi pola pertanian komersial dan mengintegrasikan ekonomi perkotaan dan perdesaan di negara negara berkembang. Pembangunan pusat pusat industri yang telah dilakukan di negara negara berkembang sejak tahun 1960, pada dasarnva kurang sesuai dan tidak mencukupi untuk menciptakan efek multiplier (spread effect). Pengembangan sektor jasa, distribusi, perdagangan, marketing, agro processing, dan berbagai fungsi lainnya bisa berdampak lebili baik dalam menstimulasi pertumbuhan kota kota keell menengah di wilayah perdesaan daripada pengembangan industri manufaktur dalarn skala besar.

Namun apabila pembangunan industri memang diperlukan maka seharusnya aktivitas ekonomi yang berkembang mampu menciptakan dan melayani perminwan regional dan permintaan darl pasar ekstemal secara berimbang. Selama ini pembangunan industri di negara negara sedang berkembang lebih cenderung ditujukan untuk memenuhi perrnintaan dan pasar ekstemal saja. Menurut Stohr dalarn Rondinelli (1985) kota kota yang berhasil mengembangkan wilayah hinterland-nya di Amerika Latin adalah kota kota yang dalam perkembangannya juga mempertimbangkan kombinasi antara orientasi eksternal dengan basis aktivitas ekonomi regionalnya. Kota kota im selain bisa memenuhl permintaan pasar eksternal, umumnya juga mempunyai integrasi yang mencakup dengap faktor suplai regional (kapital, teknologi, tenaga kerja, dan inovasi masyarakat) dan permintzian regional (daya beli masyarakat) untuk mengembangkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa efek multiplier dari setiap sektor akan berkurang dengan bertambahriva jarak dari pusat. Dibandingkan dengan industri manufaktur, efek multiplier dari sektor pertanian di wilayah perdesaan akan jauh lebili besar dan luas cakupan wilayahnya. Oleh karena itu. pengembangan agropolitan dalam upaya untuk mengembangkan wilayah perdesaan dan masyarakatnya menjadi suatu langkah yang paling efisien dan efektif.

Hal lain yang sangat strategis adalah bahwa pengembangan agropolitan yang tepat dapat menjawab asumsi yang kurang tepat selarna ini yang menyebutkan bahwa kemajuan suatu wilayah ditandal oleh berubahnva struktur ekonomi dari peran sektor pertanian yang besar digantikan oleb peran sektor industri pengolahan dan perubahan wilayah darl wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan Dengan asumsi bahwa sektor pertanian perhitungan produksinya sampai ke hifir yaitu sampai kepada kegiatan agroprocessing, maka suatu wilayah dapat disebut maju dengan tetap mencirikan wilayah perdesaan dan peran sektor pertanian yang tetap dominan. Kawasan agropolitan yang sudah berkembang dicirikan oleh hal hal sebagai berikut .

Peran sektor pertanian (sampai ke tingkat agro processingnya) tetap dominan;

Pengaturan pemukiman yang tidak memusat, tetapi tersebar pada skala minimal sehingga dapat dilayani oich pelayanan infrastruktur seperti listrik, air minum, ataupun telekomunikasi (sekitar 300 pelanggan setara dengan 300 kepala keluarga). Infrastruktur yang tersedia dapat melayani keperluan masyarakat untuk pengembangan usaha taninya sampai ke aktivitas pengolahannya. Di kawasan agropolitan juga tersedia infrastruktur sosial seperti untuk pendidikan, kesehatan, sampai kepada rckreasi dan olah raga.

Aksesibilitas yang balk dengan pengaturan pembangunan jalan sesuai dengan kelas jalan yang dibutulikan dari jalan usaha tani sampai ke jalan kolektor dan jalan arteri primer;

Mempurival produk tata ruang yang telah dilegalkan dengan Peraturan Daerah dan konsistensi para penuelola kawasan, sehingga dapat menahan setiap kemungkinan konversi dam perubahan fungsi lahan yang menyimpang dari peruntukannya

Pengembangan agropolitan dituj’ukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan penjualan hasil hasil pertanian, mendukung tumbuhnya industri agro processing skala keeil menengah clan mendorong keberagaman aktivitas ekonomi clarl pusat pasar. Segala aktivitas harus diorganisasikan terutama untuk membangun keterkaitan antara perusahaan di kota dengan wilavah suplai di perdesaan clan untuk menyediakan fasilitas, pelayanan, input produksi pertanian dan aksesibilitas yang mampu mernfasilitasi lokasi lokasi pemukiman di perdesaan yang umumnya mempunyal tingkat kepadatan yang rendah clan lokasinva leblh menyebar. Investasi dalam bentuk jalan yang menghubungkan lokasilokasi pertanian dengan pasar merupakan suatu hal penting yang diperlukan untuk menghubungkan antara wilayah perdesaan dengan pusat kota. Perhatian perlu diberikan terhadap penyediaan air, perumahan, kesehatan clan jasa jasa sosial di kota kota kecil menengah untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Perh.atian juga pedu diberikan untuk memberikan kesempatan k  da di luar sektor produksi pertanian (off farm) clan berbagai kenyamanan fasilitas perkotaan di kota kota kecil menengah di wilayah perdesaan yang bertujuan untuk mencegah orang melakukan migrasi keluar wilayah.

Dalam kaitannya dengan proses produksi pangan dan bahan mentah, kawasan perdesaan adalah konsumen bagi produk sarana produksi pertanian, produk investasi clan jasa produksi clan sekaligus sebagai pemasok bahan mentah untuk industri pengolah atau penghasil produk akhir. Dengan cabang kegiatan ekonomi lain di depan (sektor hilir) dan dibelakangnya (sektor hulu), sektor pertanian perdesaan seharusnya terikat erat dalarn apa yang disebut sebagai sistem agribisnis. Dalam perspektif agribisnis, sektor hulu scharusnya terdiri dari perusahaan jasa penelitian, perusahaan benih clan pemuliaan, industri pakan, mesin pertanian, bahan pengendali hama dan penyakit, dan industri pupuk, lembaga penyewaan mesin dan alat alat pertanian, jasa pergudangan, perusahaan bangunan pertanian clan asuransi, agen periklanan pertanian, mass media pertanian, serta jasa konsultasi ilmu pertanian. Pandangan yang lebih maju mengharuskan adanyajasajaminan keschatan clan hari tua pelak u usahatani oleh koperasi petani atau lembaga yang sejenis. Karena tingginya intensitas keterlibatan sektor perdagangan, maka di sektor hulu ini perlu juga diperhatikaii peran dan fungsi organisasi dagang seperti peclagang bcsar, pedagang retel, serta jasa jasa perantara. Sektor hifir agribisnis mencakup industri manufaktur makanan, industri makanan clan hotel, restoran dan toko toko pengolah sekaligus penjual makanan.

Dalam pengembangan agropolitan ini, tidak setiap kota kecil menengah harus dikembangkan menjadi suatu pusat yang bisa melayani segalanya. Dengan membangun keterkaitan diantara kota kota kecil menengah di wilayah perdesaan yang menyedlakan fungsi pelayanan yang berbeda maka persoalan tersebut akan bisa diatasi. Karena itu seorang perencana harus leblh cermat dalarn menentukan lokasi dari kota kota kecil yang bisa dikembangkan dalarn rangka menunjang pengembangan agropolitan di wilayah perdesaan.

III. Tahapan Pengembangan Kawasan Agropolitan

3.1.      Kemandirian Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lokal Perdesaan dan Kemitraan.

Tahap awal pengembangan agropolitan adalah penetapan lokasi sesual dengan persyaratan lokasi agropolitan seperti yang telah disebutkan di atas. Tahap berikutnya adalah penyusunan produk tata ruang dan bentuk organisasi pengelolaan sesual dengan kebutuhan (dihindari langkah penyeragaman organisasi). Setelah itu adalah tahap penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan, schingga bisa dihindari adanya peluang pengaliran nilal tambah yang tidak terkendali keluar kawasan. Dengan demikian penguatan kelembagaan lokal dan sistem kemitraan menjadi persyaratan utama yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam pengernbangan kawasan agropolitan.

Kernampuan sendiri pada dasamya merupakan kemampuan masyarakat untuk membiayai dirinya sendiri. Oleh karena itu kemampuan masyarakat untuk melakukan saving menjadi penting dalam rangka meningkatkan akurrulasi kapital yang nantinva akan berguna bagi peningkatan investasi dan pembangunan. Namun seringkall di masyarakat perdesaan kemampuan untuk melakukan saving ini sangat rendah. Terdapat tiga faktor utama mengapa masyarakat perdesaan tidak melakukan saving yaitu :

Tingkat kehidupan mereka hidup di bawah garis kemiskinan (subsisten),

Adanya kebutuhan hidup dad keluarga yang besar yang harus dipenuhl dari pendapatan yang terbatas. karena sumberdaya yang mereka miliki dan kelola dirampas oleh pihak lain sebagai coiitoh penggusuran vang sering dilakukan pemerintah, penetapan HPI 1. yang mengamb;l tanah tanah ulayat dan sebagainya.

Peningkatan kemampuan saving memerlukan investasi cukup besai. oleh plhak perdesaan, dan pada saat yang sama keberadaan modal sulit diharapkan di tingkat perdesaari, akan sulit pula tedadi apabila pelaksanan tanpa campur tangan plhak luar.

Oleh karena itu diperlukan adanya kemitraan antar petani perdesaan, pelaku usaha bermodal dan pemerintah. Pola kemitraan semacam. (kemitraan permodalan, produksi, pengolahan, pemasaran,) akan menjamin terhindarnya eksploitasi pelaku usahatani di tingkat perdesaan oleh pelaku usaha lain di satu pihak, dan memungkinkan terjadinya nilai tambah yang bisa dinikmati pelaku usahatani. Ini akan menjamin peningkatan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan memungkinkan kawasan perdesaan melakukan investasi baik yang berupa pendidikan, maupun penciptaan lapangan usaha baru. Inilah yang dimaksud dengan dampak ganda (muPiplier effect) dari penciptaan nilal tambah di tingkat perdesaan.

Prasyarat utaina yang harus dipenuhi agar tedadi pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri adalah menciptakan suatu kondisi yang dapat menjamin keuntungan dari individu atau keluarga yang bisa melampaui kebuwhan untuk melakukan konsumsi pada saat sekarang. Menurut Galjart (1975), petani sebenamya tidak lebih altruistik dari yang lain. Mereka bersedia berkorban apabila keuntungannya dapat mereka peroleh, termasuk juga dalam pengembangan lahan lahan milik komunitas yang akan menghasilkan keuntungan bersama.

Semangat dasar dari kebijakan agropolitan ini adalah proses penciptaan nilai tambah di kawasan perdesaan oleh masyarakat sendiri. Pelaksanaan kebijakan tanpa keterlibatan masyarakat dalarn arti yang sesungguhnya (yaitu terutama melalui peran perekonomian yang nyata) pada hakekatnya melukai semangat dasar konsep agropolitan ini, karena hal itu hanya mengulangi kesalahan pembangunan yang telah diterapkan selarna ini. Oleh karena pelaksanaan pembangunan tidak bisa dijalankan otch masyarakat perdesaan itu sendiri. sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian depan, maka dipilih pola kemitraan dalam seluruh tahap pembangunan. dari perencanaan, pelaksanaan dan implementasinva. Kernitraan adalah strategi allansi bisnis yang dilakukan leblh dari dua plhak den an prinsip saling membutuhk an. menguntungkan. memperkuat. serta memiliki kesetaraail antar pihak vang bermitra dengan mengandalkan prinsip kesetiaan. transparasi, bermanfaat dan menguntungkan. Kernitraart dimaksud mellbatkan plhak masvarakat. sektor swasta. dan pemerintah. Kernitraari menuntut dukungan institusi kemitraan gabungan sernua stakeholders terkait sebagai refleksi dari kebersamaan pziblic private communitY patnership.

Untuk menjamin bahwa usaha yang dilakukan seseorang untuk komunitasnya akan menghasilkan keuntungan yang setimpal dengan usaha yang telah dilakukan, maka kondisi dasar dari pengembangan agropolitan harus dipenuhi yaltu: pembatasan wilavah yang selektif (untuk mencegah lebih banyak transfer sumberdaya dari luar); kepemlilkan aset sec2ra kornunal (untuk menghindari pernanfaatan aset kornunal untuk kepentingan privat): akses yang sama terhadap kekuatan sosial (untuk mencegah akumulasi surplus sosial pada sekelompok elit).

Dengan demikian j elaslah bahwa perrigembangan kawasan agropolitan membutuhkan upaya upaya penguatan ~apasitas masyarakat lokal. Penguatan kapasitas masyarakat harus diupayakan terbentuk secara berkelanjutan dan tidak mencip6takan tergantunganketergantungan baru kepacia berbagal pihak. Pengenibangan kapasitas har us dlupayakan tumbuh secara mandiri di masyarakatnya sendiri. Untuk itu pendekatan pembangunan harus niampu mendorong, terjadinva proses pembelajaran secara social (social learning).

Social learning terjadi ketika institusi dalam suatu agropolitan niampu meningkatkan kernampuannya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam prakteknya diskusi dalam bentuk kelompok vang bisa saling mengkritisi permasalahan yang dilhadapi merupakan salah satu teknik yang berguna. Selain itu kampanyc kampanye rutin yang mencoba mengangkat masalah dan ide 1de baru juga merupakan sarana yang tepat untuk mengembangkan social learning.

Pengembangan Agropolitan memerlukan terjadinya reorganisasi pembangunan ekonomi wilayah perdesaan melalul strategi peningkatan kesempatan keria dan peningkatan pendapatan dengan memerlukan beberapa dukungan kebijaksanaan agar strategi tersebut mampu meningkatkan kinerja ekonomi perdesaan, seperti antara lain terjadinya redistribusi asset, terutama yang menyangkut lahaii dan kapital. Proses redistribusi asset tersebut tidak berarti pengalihan asset dari petani luas ke petani kecil nielalul reformasi agraria d lil,,yari pengaturaii seniata, tetapi juga proses redistribusi tersebut dilakukan secara sukarela melalui serangkalan kebijaksanaan seperti :

Melalui transfer hak hak atas lahan sesuai dengan harga tawaran yang menarik bagi petani dan pemilik lahan dengan bantuan lembaga ketiangan atau perlereditan yang dibantu oleh pemerintah.

Melakukan pengembangan pengelolaan kelembagaan lahan pertanian secara bersama sama antara petani kecil untuk mendapatkan manfaat skala ekonomi, melalui insentif peningkatan mutu lahan dan penyediaan Icredit. Dengan cara demikian, maka penguatan pengelolaan kelembagaan pengolahan lahan akan dlikuti oleh redistribusi kapital melalul pemberian fasilitas leredit kepada kelompokkelompok tani.

Menyediakan reservasi lahan pertanian melalui perpaJakan dan transfer, dimana kebijaksanaan ini bertujuan untuk menahan laju konvresi lahan pertanian yang terutama ditujukkan kepada lahan dengan produktivitas yang tinggi. Dengan kebijaksanaan penyediaan reservasi tersebut, maka daya dukung produk pertanian di wilayah perdesaari untLik inemenubl konsumsi dan bahan baku industri dapat dipertahankan.

Otoritas perencanaan dan pengambilan keputusan akan didesentralisasikan sehingga masvarakat vanO tingoal di perdesaan akan mempunvai tanggugnjawab penuh terhadap perkembngan dan dan pembangunan daeralinva sendirl.. Di samping itu pengetahuan lokal (local knowledge) akan mudah di inkorporasikan dalam proses perencanaan Jika proses itu dekat dengan rumah tangga dan produsen perdesaan. Transformasi wewenang dari pusat ke daerah (desentrallsasl) dan demokratisasi sebagal bagian dari perubahan politik di Indonesia dan negara Asia lainnya berdampak terhadap perencanaan pembangunan perdesaan bagaimana mengikut sertakan pembangunan kapasitas lokal (local capacity building) dan partisipasi masyarakat dalam suatu program yang menumbuhkan manfaat mutual bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan (Douglas, 1998).

Lembaga keuangan merupakan lembaga intermedasi modal. Pada proses awal pengembangan kawasan agropolitan lembaga keuangan yang dibutuhkan adalah lembaga keuangan yang menyediakan dana dengan tingkat suku bungan rendah atau tingkat suku bunga vang tersubsidi. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan akan menciptakan surplus pendapatan masyarakat. Agar surplus pendapatan ini memiliki dampak ekonomi tidak saja bagi pemilik surplus pendapatan tersebut namun juga bagi pengembangan sektor ekonomi lainnya, maka surplus pendapatan yang disimpan di lembaga kcuangan di wilayah kawasan agropolitan dapat digunakan sebagal salah satu sumber investasi di kawasan tersebut.

Organisasi/kelembagaan petwil meliputi organisasl, kelembagaan formal maupun non formal. Lembaga ini akan sangat berperan ketika hubungan antara petani dengan industri pengolahan diformalkan dalam bentuk kemitraan. Darl sudut perusahaan, negosiasi dengan petani secara individu akan meningkatkan blaya transaksi. Dari sudut petam, keberadaan lembaga petani akan memperkuat posisi petani dalarn melakukan kontrak jual dengan perusahaan. Lembaga petard ini dapat berfungsi sebagal media pertukaran informasi sesama petani, khususnya informasi yang berhubungan dengan teknik budidaya pertanian dan perkembangan harga harga, baik harga input maupun output.

Pengembangan infrastruktur fisik di kawasan agropolitan, seperti yang telah diterapkan pada kawasan kawasan yang telah ditetapkan (Cianjur, Agam, Minsel, Pemalang, Kutim, Karo., Gorontalo) seharusnya dilakukan setelah tahap tahap di atas dilakukan dan ditentukan waktu pelaksanaannya yang tepat sesual dengan kondisi kawasan masing masing. Pembangunan infrastruktur publik seharusnya memang manjadi tugas pemerintah. Namun bila itu dilakukan sebelum produk tata ruang dan penguatan SDM serta kelembagaan kemitraan, maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan terhadap tujuan pengembangan kawasan agropoitan.

IV. Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan

Sebagal unit wilayah fungsional, kawasan agropolitan bisa saja mencakup lingkup wilayah satu kecamatan administratif yang berbeda di setiap daerah. Kawasan agropolitan bisa berada dalam satu wilayah keeamatan, beberapa kecamatan dalam satu wilayah kabupaten, beberapa keeamatan dalam lintas wilayah beberapa kabupaten, atau balikan beberapa kabupaten dalam satu propinsi, atau lintas propinsi.

Dalam tahap perkembangan awal pengembangan kawasan agropolitan saat ini, Pemerintah harus mernfasilitasi untuk terbentuknya satu unit kawasan pengembangan agropolitan. Perkembangan berikutnya pemerintah mulai mengurangi perannya dan halnya masuk pada sektor sektor pubilk. Dalam perkernbangan akhir, kawasan agropolitall adalah kawasan vang mandiri dan Pemerintah benar benar berperan pada sektor sektor vailg benar benar publik seperti : pertahanan dan keamanan. penegakan hukum. fasilitator. Pemerintah sedapat mungkin keluar dari sektor sektor privat yang telah dilaksanakan masyarakat

Setiap wilayah agropolitan merupakan suatu unit manaJemen wilayah tersendiri yang mempunvai otoritas penuh terhadap aktivitas produksi dan aktivitas masyarakatnva. Tetapi tentu saja otoritas ini tetap dibatasi atau masih dalam kerangka kepeningan wilayah yang lebih luas seperti kepentingan regional dan nasional. Wilayah agropolitan dlharapkan menjadi wilayah yang mandiri sehingga harus mempunyai kemampuan untuk meblayal kebutuhan pembangunannya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah agropolitan, peranan dari pemerintah adalah untuk memberikan proteksi, menyelenggarakan pembangunan, melaksanakan fungsi fasilitasi, regulasi dan distribusi. Contohnya, pengembangan pertanian, terutama dalam. upaya transfer teknologi atau aplikasi teknologi, maka lembaga penyuluh pertanian seperti Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfurigsi sebagal lembaga konsultasi masalah pertanian dapat menjadi sumber informasi bagi para petam, tempat percontohan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Selain itu, dengan diberikannya otc,r~oini kepada wilayah wilayah argropolitan, maka kemungkinan teriadinya konfilk antar wilayah akan menjadl leblh tinggi sehingga peranan pemerintah dalarn melakukan mana . emen konflik menjadi suatu hal yang cukup penting.

Peranan pemerintah dalarn pembangulian adalah dalam memberikan modal pernrulaari untuk mereplikasi pertumbuhan kota kota kecil yang mempunyai lokasi strategik, yang selebihnya dibangun sistem insentif melalui pajak dan transfer dalarn mendorong pihak swasta untuk turut serta membinanya. Secara ekonomi, kemandirian dapat dibangun dengan penguatan lembaga keuangan dan organisasi petani/pelakua ekonomi lokal.

Menurut Friedman (1979), pengembangan agropolitan dapat digambarkan sebagai tahap awal dari berkembangnya suatu. evolusi sosial menuju masyarakat yang modem. Jadi tidak sebagai tujuan tapi merupakan awal. Dimulai dengan pemenuhan kebutuhankebutuhan dasar hingga tujuan tuJuan yang paling akhir yang bisa mementihi kebutuhan sosial dan kebutuhan individu. Hanya pada kondisi awal saja semua itu bisa digambarkan secara spesifik Sekali dimuial, perkembangan dari suatu wilayah agropolitan akan terus berlanjut seiring dengan transformasi masyarakatnya itu sendirl.

Pemerintah berperan memberikan perangkat kriteria rasional dan obeyektif yang dijadikan acuan nasional dalarn penentuan wilayah pengembangan agropolitan. Ini diperlukan untuk menghindari pemborosan sumberdaya akibat venerapan semangat bottom up yang berlebihan dan salah arah, dicirikan oleh proses penentuan daerah pengembangan yang tidak mengikuti kriteria penuh.

Peran pemerintah dijalankan oleh berfungsinya departemen dan lembaga di tingkat pusat yang terkait dengan pengembangan kawasan. Karena sifatnya yang multidepartemental, pengembangan kawasan agropolitan menuntut adanya koordinasi antar departemen yang bisa menjamin alokasi sumberdaya pembangunan secara efektif efisien. Efektif ditunjukkan oteh berperannya departemen sesuai tugas pokok dan fungsinya, efisien berarti dijalankannya tugas dan fungsi itu secara hemat.

Secara nasional perlu dilakukan kebijaksanaan pengendalian devisa dan nilai tukar dan penghapusan beberapa proteksi yang mendorong investasi di sektor pertanlan dan ekspor produk pertanian primer dan produk industri pertanian. Pengendalian devisa ditujukan agar setiap pinjaman yang berasal darl luar negerl harus diarahkan kepada investasi pada sektor ekspor vang berbasis pada sumberdaya domestik dan memberikan nilai tambah tinggi bagi masyarakat utamanva masyarakat perdesaan. Dalam hal ini perlu diupayakan suatu insentif agar investasi asing akan mengalir ke sektor andalan pada bidano pertanian secara luas. Pengendallan nilai tulcar harus menghindari terjadinya over value pada mata uang ruplah yang ditujukan agar produk pertaman menjadi kompetitif balk di pasar domestik maupun pasar internasional. Beberapa hambatan tarif ekspor yang, menghambat aliran perdagangan sebaiknya segera dlhapuskan, agar insentif berinvestasi dan berproduksi di sektor pertanian menjadi meningkat.

Meskipun pembangunan dalam permulaannya akan meminta biaya  permulaan tinggi, tetapi keuntungan dari pernabrigunan spatial yang leblh merata ini akan berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional yang dalam. jangka panjang alcan menghasilkan perturnbuhan ekonomi yang lebih stabil secara. berkelanjutan.

V. Tipologi Kawasan Agropolitan

Kawasan Agropolitan merupakan kawasan perdesaan yang secara fungsional merupakan kawasan dengan kegiatan utama adalah sektor pertanian. Dengan demikian penetapan tipologi kawasan agropolitan harus memperhatikan : (1) Pengertian sektor Dertanian ini adalah dalarn arti luas meliputi beragarn komoditas yaitu : pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan; (2) Kawasan agropolitan bisa pula dilihat dari persvaratan agro klimat clan jems lahan, schingga bisa pula dibedakan dengan : pertanian dataran tinggi, pertanian datwan menengah, pertanian dataran rendah, serta pesisir dan lautan; (3) Kondisi sumberdaya, manusia, kelembagaan, dan kependudukan yang ada juga menjadi pertimbangan; (4) Aspek posisi geografis kawasan agropolitan; dan (5) Ketersediaan infrastruktur.

Bila sernua hal di atas di perhatikan, dapat disusun banyak tipologi kawasan agropolitan. Tentunya penentuan tipologi kawasan agropolitan memerlukan studi yang konprehensif dari suatu unit wilayah yang direncanakan. Secara sederhana saat im penetapan kawasan agropolitan yang ada. belum berdasarkan studi yang memperhatikan scluruh aspek aspek di atas dan cenderung mengarahican kepada kemudahan secara operasional sehingga mengikuti batas wilayah administratif.

Penentuan kawasan agropolitan saat ini juga cenderung kepada data eksisiting produksi dan infrastruktur tersedia clan belum kepada penelcanan data potensi pengembangarl, sehingga sentuhan pengembangan sebagai unit per.gelolaan kawasan agropolitan belum banyak dirasakan. Dengan demikian perlu disepakati dari sernua yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan untuk menentukan Tipologi Kawasan Agropolitan

VI. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disusun poin poin penutup sebagal ringkasan dari pengembangan kawasan agropolitan sebagai strategi pengembangan kawasan perdesaan dan wilayah berimbang sebagai berikut :

Konsep pengembangan kawasan agropolitan muncul dari permasalahan adanya ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagal pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagal pusat kegiatan pertanian yang tertingga

Ketimpangan pembangunan antar wilayah secara alamiah tedadi bisa disebabkan oleh spek kepemilikan sumberdaya alarn yang berbeda, dimana salah satu wilayah dibed kelimpahan sumberdaya alam. yang lebih dibanding wilayah lain dan asfek posisi geografis, dimana suatu wilayah memiliki keunggulan posisi geografis dibanding wilayah lain

Sedang ketimpangan juga bisa terjadi bukan karena faktor penentil alamiah, tetapi oleh perbedaan pemilikan sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya sosial (SDS)

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pentedemahan pembangunan inter regional berimbang yaitu suatu bentuk sinergitas pembangunan antar wilayah, dimana interaksi antar wilayah tersebut adallah dalarn hubungan saling memperkuat dan nilai tambah yang terbentuk dapat terbagi secara adil dan proporsional

Pengembangan kawasan agropolitan dapat menyangkal asumsi yang keliru bah kawasan yang maju adalah kawasan yang bertransformasi menjaci perkotaan dan perubahan peranan dominan sektor pertanian ke sektor industr, dan palayanan. Dengan asumsi bahwa sektor pertanian perhitwigar produksinya sampai ke hilir yaitu sampai kepada kegiatan agro processing, maka suatu wilayah dapat disebut maju dengan tetap mencirikan wilayah perdesaan dan peran sektw. pertanian yang tetap dominan.

Kawasan agropolitan yang sudah berkembang dicirikan oleh hal hai sebagai berikut : (1) Peran sektor pertanian (sampai ke tingkat agro processingnya) tetap dominan; (2) Pengaturan pemukiman yang tidak memusat, tetapi tersebar pada skala minimal schingga dapat dilayani oleh pelayanan infrastruktur seperti listrik, air minum, ataupun telekomunikasi (sekitar 300 pelanggan setara dengan 300 kepala keluarga). Infrastruktur yang tersedia dapat melayani keperluan masyarakat untuk pengembangan usaha taninya sampai ke aktivitas pengolahannya Di kawasan agropolitan juga tersedia infrasu~ sosial seperti untuk pendiclikan, kesehatan, sampai kepada rekreasi dan olah raga.; (3) Aksesibilitas yarng baik dengan pengaturan pembangunan jalan sesuai dengan kelas jalan yang dibutuhkan dari jalan usaha tani sampai ke jalan kolektor dan jalan arteri primer; dan (4) Mempunyai produk tata ruang yang telah dilegalkan dengan Peranaran Daerah dan konsistensi para pengelola kawasan, sehingga dapat menahan set’.’iap kemungkinan konversi dan perubahan fungsi lahan yang menyimpang dari perunnukannya.

Tahap tahap pengembangan agropolitan adalah : (1) penetapain lokasi sesuai dengan persyaratan lokasi agropolitan seperti yang telah disebuttLan di atas; (2).Penyusunan produk tata ruang dan bentuk organisasi pengelolauln sesuai dengan kebutuhan (dihindari langkah penyeragaman organisasi); (3) Penguatan sumberdaya manusla dan kelembagaan, sehingga bisa dihindar adanya peluang pengallran nilai tambah Vang tidak terkendall keluar kawasan; dan (4)Pengembangan infrastruktur

Peranan Pernerintah dalarn pengembangan kawasan agropolitan di atahap awal adalah menfasilitasi terbentuknya unit kawasan sebagai unit pengembangan. Perkembangan berikutnva pernerintah mulai mengurangi perannya dan hanya masuk pada sektor sektor publilk. Dalarn perkernbangan akhIr, kawasan agropolitan adalah kawasan vang mandiri dan Pemerintah benar benar berperan pada sektor sektor yang benar benar publik murni

Tipologi kawasan agropolitan harus memperhatikan : (1) Keragarnan kornoditas pertanian dalam arti luas; (2) Persyaratan agro klimat dan jenis lahan, sehingga bisa pula dibedakan dengan : pertanian dataran tinggi, pertanian dataran menengah, pertanian dataran rendah, serta pesisir dan lautan; (3) Kondisi sumberdaya manusia. kelembagaan, dan kependudukan; (4) Aspek posisi geografis kawasan agropolitan; dan (5) Ketersediaan infrastruktur

Pustaka

Fiedman, John and Mike Douglas, 1975. Development: Toward a New Strategy for Regional Planning in Asia. Regional Economic Centre. Nagoya. Japan.

Friedman, J. and Weaver C. 1979. Territory and Function   The Evolution of Regional Planning. Edward Arnold (Publisher) Ltd. London.

Galjart, B. 1975. Peasant cooperation, cosciousness, and solidarity, Development and Change 6, 75  84.

Hansen, Niles. 1982. The Role of Small and intermediate Sized Citlea in National Development Processes and Strategies. Paper delivered at Expert roup Meeting on The role of small and intertmediate cities in National development. UNCRD. Nagoya, Japan.

Murty, S. 2000. Regional Disparities: Need and Measures for Balances Development (pp. 3 16). Paper in Regional Planning and Sustainable Development. Kanishka Publishers, Distributors. New Delhi.

Serageldin, Ismal 1. 1996. Sustainability and the Wealth of Nations. First Steps in an Ongiong Journey. EDS Monographs Series No.5. The World Bank, Washington, D.C

Rondinelli, A. Dennis. 1985. Applied Methods of Regional Analysis   The Spatial Dimensions of Development Policy. Westview Press / Boulder. London.

Satu komentar

  1. Terimah kasih ats artikelnya



Tulis Balasan...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 274 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: