h1

Nasib Guru Bantu

05/23/2006

01guru.gifSUDAH tiga kali Iis Cahyani (35) mendatangi Kantor Pos Cianjur. Namun, tiga kali pula ia harus gigit jari dan pulang dengan tangan hampa. Harapannya membawa pulang uang Rp 460.000,00 sebagai “imbalan” tiap bulan atas pengabdiannya sebagai guru bantu sekolah (GBS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Cianjur, menjadi sia-sia. Dari sejumlah petugas yang ditemuinya di Kantor Pos Cianjur, Iis hanya mendapat jawaban, belum ada kiriman uang gaji bagi guru GBS seperti dirinya.

AI Tati, salah seorang guru bantu sekolah (GBS) di SDN Linggajaya 2 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang tengah mengajar siswa kelas 1, Sabtu (30/4).*YUSUF ADJI/”PR”

“Biasanya setiap bulan kami mengambil uang gaji ke kantor pos pada tanggal 20. Tapi, entah kenapa sampai dengan habis bulan April ini kami belum juga bisa mengambil, padahal uang tersebut sangat kami butuhkan untuk biaya sehari-hari,” ujar Iis yang ditemui di rumah kontrakannya di perumahan Kota Baru Cilaku Cianjur, Minggu (1/5).

Iis hanyalah satu dari ribuan GBS yang bernasib sama. Hingga awal Mei 2005, kiriman uang honor sebagai GBS tak kunjung datang. Ada selentingan sas-sus yang beredar di kalangan GBS, keterlambatan pengiriman honor yang bersumber dari APBN itu disebabkan ada sejumlah GBS yang lolos dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) belum lama ini. Agar tidak terjadi pembayaran ganda bagi PNS yang semula berstatus GBS, konon pemerintah saat ini masih menyusun daftar GBS yang lulus seleksi CPNS dan yang tersisa.

“Yang sulit dipahami, kalau memang keterlambatan gaji ini disebabkan adanya GBS yang lulus seleksi CPNS, kenapa untuk menyusun daftar GBS yang tersisa saja harus memakan waktu yang lama,” tanya Iis.

Iis dan ribuan GBS memang pantas bertanya, dan mungkin kini dilanda keresahan. Mengapa? Terlambat menerima gaji atau honor, hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang selama ini dihadapi GBS. Jika ditelisik, masalah yang mereka hadapi sudah seperti benang kusut yang sulit untuk diurai. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan penghargaan terhadap profesi GBS, hingga kecilnya kesempatan untuk meningkatkan karier di bidang yang selama ini mereka geluti, adalah bagian dari persoalan umum yang dihadapi para GBS.

Bayangkan saja, setiap bulannya para GBS yang sebagian besar berasal dai guru honorer ini hanya mendapat gaji sebesar Rp 460.000,00. Padahal waktu yang mereka habiskan setiap bulannya untuk mengajar rata-rata lebih dari 30 jam. Itu pun belum termasuk sejumlah tugas lainnya seperti menjadi guru pembimbing dan wali kelas.

Namun, di saat mereka berharap untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menjadi PNS, pengabdian selama belasan, bahkan puluhan tahun sebagai guru, sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pengangkatan PNS. Tdak sedikit GBS yang menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya dengan berulang kali mengikuti seleksi CPNS. Mereka tak kenal lelah dan baru berhenti karena usia mereka telah mencapai batas maksimum, 40 tahun.

“Besar harapan kami yang selama belasan bahkan puluhan tahun menjadi guru, agar dalam soal pengangkatan PNS, pemerintah menjadikan masa pengabdian kami selama ini sebagai bahan pertimbangan. Apalagi dari segi usia peluang GBS seperti saya hanya tinggal lima tahun lagi untuk mengikuti seleksi CPNS,” harap Iis yang telah menjadi GBS selama 12 tahun lebih.

Hal senada diungkapkan Dewi Rosita (37), salah seorang GBS di Warungkondang, Cianjur. Menurutnya, kalaupun boleh berharap, pengabdiannya sebagai GBS selama hampir lima belas tahun bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan PNS. Selain itu, selama ini sering terdengar dunia pendidikan masih kekurangan tenaga guru. Tapi anehnya, peluang atau kesempatan untuk menjadi PNS sangat kecil.

“TIDAK tahu”. Itulah jawaban spontan yang terlontar dari mulut Teti (25), seorang GBS di SDN Linggajaya II Kota Tasikmalaya, ketika ditanya kondisi ideal apa yang harus dipenuhi oleh dunia pendidikan saat ini, khususnya di kota tempatnya mengajar. Kalimat singkat yang sama pula ia jadikan jawaban ketika dimintai pendapatnya atas adanya desakan agar para GBS mendapat prioritas ketika ada seleksi CPNS guru.

Ditemui di rumah orang tuanya yang masih berdinding bilik, Teti yang ditemani suami dan dua orang anaknya, terkesan sungkan bercerita banyak tentang suka duka menggeluti profesi sebagai GBS. Termasuk soal kelanjutan masa kontraknya sebagai GBS yang akan berakhir pada Desember 2005. “Memang kontrak saya akan berakhir Desember 2005, tapi saya tidak tahu nantinya bagaimana,” katanya tanpa mau bicara banyak tentang harapannya.

Namun, di balik jawaban “tidak tahu” yang ia lontarkan, lulusan PGSD IKIP di Tasikmalaya tahun 2002 ini, tersirat sebuah harapan bahwa bagi dirinya, yang penting adalah bekerja dan mengabdi. Dari pengabdiannya itulah, akan muncul sebuah reward dari pemerintah, pada waktunya ia akan diangkat menjadi guru dengan status PNS.

Soal pengabdian Teti, tak perlu diragukan. Di tengah ketidakpastian nasib dan kontrak kerja, serta minimnya fasilitas yang menunjang kegiatan belajar-mengajar, Teti tetap menjalankan tugasnya, mengajar sejumlah siswa di kelas I dan II SDN Linggajaya.

DUNIA pendidikan kita memang penuh ambiguitas. Di satu sisi, begitu banyak sekolah yang kekurangan guru. Namun di sisi lain, kekurangan itu belum juga mampu ditutupi oleh ribuan GBS yang nasibnya terkatung-katung. Sudah ribuan kisah getir dari para GBS yang mengabdi belasan tahun, tapi tidak juga segera ditetapkan sebagai PNS. Di mana sebenarnya pokok persoalannya?

Ketika Depdiknas membuka program pengangkatan GBS sebanyak 300.000 orang guru untuk SD, SLTP, dan SLTA seluruh Indonesia pada Juni 2003, secuil harapan menyeruak di dada lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), D3, dan S1 bidang pendidikan. Terlebih, para guru sukarelawan (sukwan) yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri mengajar tanpa pamrih.

Demikian pula ketika penerimaan GBS dibuka di setiap kabupaten dan kota, ribuan lulusan pendidikan, ramai-ramai mendaftar menjadi calon GBS. Rata-rata usia mereka sudah di atas 30 tahun. Memang, tidak semua diterima menjadi GBS. Di samping honor/gaji bulanan sebesar Rp 460.000,00, GBS juga mendapatkan tunjangan daerah yang besarnya bervariasi.

Status GBS, jelas lebih baik daripada sekadar guru sukwan, khususnya menyangkut gaji/honor bulanan. Di Kab. Indramayu misalnya, selain honor Rp 460.000,00 per bulan, para GBS juga mendapatkan tunjangan daerah sebesar Rp 100.000,00 per bulan. Artinya, ada kebanggaan tersendiri bagi para GBS, meski kejaran utamanya adalah guru dengan status PNS dengan gaji tetap dan punya pensiun.

Kebanggaan lain para GBS adalah pada lembaran surat keputusan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan setempat, para GBS mendapatkan registrasi Nomor Induk Pegawai (NIP), sama seperti NIP yang disandang PNS di jajaran Departemen Dalam Negeri RI.

Dengan diberi NIP, ada harapan di kemudian hari secara otomatis mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). “Dengan diberi SK ber-NIP, kami berkeyakinan pemerintah pasti akan bermurah hati di suatu saat nanti kami sebagai GBS akan diangkat menjadi PNS. Makanya, kami bekerja dengan penuh dedikasi tinggi agar pimpinan sekolah menilai kinerja kami dan di kemudian hari ada kesempatan masuk menjadi PNS,” kata Heri Sutarma (35), salah seorang GBS SDN Jatibarang III, Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

Namun, mimpi indah tersebut harus kandas, menyusul adanya pendaftaran calon guru PNS. Kebetulan hampir 100 persen GBS mengikuti testing calon guru PNS. Hasilnya? “Dari 1.018 GBS yang ikut testing calon guru PNS di Kab. Indramayu, yang lolos bisa dihitung dengan jari. Yang diangkat menjadi PNS justru kebanyakan para lulusan SPG dan penyandang predikat sarjana pendidikan yang dulunya tidak lolos jadi GBS,” kata Heri Sutarma.

Seperti pepatah, “sudah jatuh, tertimpa tangga pula”. Itu pula yang dialami ribuan GBS. Sudah tak jelas nasib dan masa depan mereka, kini gaji bulan Maret dan April 2005 belum juga dibayarkan. Sudah begitu, muncul pula isu, nasib GBS angkatan 2003 yang kontraknya berakhir pada Desember 2005, tak bakal diperpanjang lagi.

“Wah kalau begini, jadi bingung memikirkan nasib kami. Mana gaji bulanan tidak ngocor, kabar buruk tersiar di telinga kami bahwa GBS tak akan diperpanjang lagi,” keluh Endang Mulyanti (36) GBS Penjaskes SDN Jatibarang III. Padahal pada SK pengangkatan mereka termaktub, GBS bisa diperpanjang setiap tiga tahun sekali hingga mencapai batas usia 60 tahunan. Makin jelas, nasib GBS kian tak jelas

Tulis Balasan...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 278 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: